Kontras: Proses Legislasi Revisi UU TNI Tak Transparan dan Diwarnai Intimidasi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Andrie Yunus menyebutkan sejumlah kejanggalan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU TNI. Dalam sidang uji formil di Mahkamah Konstitusi pada Senin, 14 Juli 2025, Andrie menyatakan Kontras tak pernah bisa mengakses dokumen legislasi penting meski telah melakukan berbagai upaya sejak Februari.

“Dokumen-dokumen tersebut penting bagi kami untuk dapat dipelajari, diteliti, dan yang paling penting memberikan masukan atas draft yang tengah diproses. Sampai dengan 3 Maret 2025 pagi, dokumen-dokumen tersebut tak kunjung dapat kami akses,” kata Andrie sebagai saksi di hadapan majelis hakim, Senin, 14 Juli 2025.

Ia menyebut proses revisi UU TNI dilakukan secara tergesa-gesa dan cenderung tertutup. “Wacana revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa melibatkan partisipasi publik,” ujar dia. 

Andrie juga menyinggung peristiwa intimidasi yang dialaminya usai melakukan aksi interupsi dalam rapat pembahasan UU TNI antara DPR dan pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta, pada 15 Maret 2025. Dalam aksi tersebut, ia dan sejumlah aktivis sipil menerobos ruang rapat dan menyuarakan penolakan terhadap proses legislasi yang dinilai tertutup.

“Tak lama, koalisi langsung diusir paksa. Saya ditarik dan didorong oleh pihak yang mengamankan kegiatan tersebut sehingga menyebabkan saya dan seorang jurnalis dari terhempas jatuh ke lantai,” ujar Andrie.

Setelah aksi tersebut, ia menerima teror secara digital maupun fisik. “Memasuki tengah malam, saya mendapatkan tiga kali panggilan telepon dari nomor tidak dikenal dan mengetahui ada orang tidak dikenal membunyikan lonceng di gerbang kantor,” ujar dia. 

Andrie juga menceritakan adanya pelaporan ke polisi terkait aksinya di Hotel Fairmont. “Saya baru mengetahui bahwa aksi intrupsi yang kami lakukan dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan menjerat saya dan rekan setidaknya lima pasal,” kata dia. 

Hingga saat sidang digelar, Kontras tetap tidak mendapatkan akses ke dokumen legislasi seperti naskah akademik, daftar inventarisasi masalah (DIM), hingga draf RUU. Ia menyebut salah satunya lewat unggahan video editan bertajuk “Indonesia dalam Bahaya: Antek Asing Bergerak” yang menyasar para pengkritik RUU tersebut.

“Kami mendapatkan bahwa terdapat upaya untuk mendelegitimasi kritik publik secara damai atas proses legislasi RUU TNI,” ucap Andrie.

Perkara ini bagian dari rangkaian gugatan terhadap UU TNI yang diajukan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil dan kalangan akademisi. Selain perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 ini, terdapat empat perkara serupa lainnya dengan nomor 45, 56, 69, dan 75. Seluruhnya mendesak MK untuk membatalkan UU tersebut karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembentukan undang-undang yang sah dan akuntabel.