Komnas HAM Papua Minta Gibran Hentikan Pengiriman Militer ke Papua

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus menghentikan pengiriman militer dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. Pendekatan militer tidak akan menyelesaikan isu hak asasi manusia di Papua. 

"Pengerahan militer juga akan menghambat percepatan pembangunan di Papua, " ujar Frits saat dihubungi, Rabu, 9 Juli 2025. 

Presiden Prabowo Subianto berencana menugaskan Gibran melakukan percepatan pembangunan di Papua. Putra sulung mantan presiden Joko Widodo itu juga disebut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia di Papua. 

Frits bilang Gibran harus mengubah pendekatan dalam menyelesaikan masalah-masalah di Papua. Frits meminta Gibran mengutamakan dialog dengan kelompok pro-kemerdekaan Papua dalam menyelesaikan konflik kekerasan. 

Selain itu, Frits meminta Gibran membuat peta jalan percepatan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah Papua. Frits menyarankan, pembentukan badan untuk membuat peta jalan itu. Badan itu juga harus diisi oleh para pakar. "Misalnya, kalau masalah pendidikan diisi bidang pendidikan. Masalah kesehatan diisi pakar kesehatan, " kata Frits. 

Frits juga meminta Gibran mengevaluasi kinerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang kala itu dipimpin Wapres ke-13 Ma'ruf Amin. Gibran perlu mengetahui capaian mereka untuk mendapatkan gambaran lengkap penyelesaian percepatan pembangunan di Papua. 

Menurut Frits, Gibran harus mengutamakan penyelesaian konflik kekerasan di Papua. Frits meminta penyelesaian konflik kekerasan diselesaikan dalam kurun waktu 4 sampai 5 tahun. Masalah percepatan pembangunan di Papua lebih baik diserahkan kepada kementerian terkait. "Tapi Gibran tetap yang mengkoordinasi," ujar dia. 

Satu hari sebelumnya, Gibran bersedia mendapatkan penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah Papua. Dia siap ditugaskan di mana pun dan kapan pun. 

"Saat ini kami menunggu perintah berikutnya, " ujar putra tertua mantan presiden Jokowi ini usai melakukan kunjungan di Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 9 Juli 2025 dikutip dari video yang disebar BPMI Setwapres. 

Gibran saat ini masih menunggu keputusan presiden (Keppres). Gibran meyakini bisa menyelesaikan masalah Papua. "Saya sering tugaskan mengirim alat sekolah laptop dan menyediakan makan bergizi gratis. Tinggal atur waktu saja, " ujar dia.