Komisi X DPR Panggil Fadli Zon Besok, Ingin Klarifikasi Polemik Perkosaan Massal 1998

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi X DPR bakal memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada Rabu besok, 2 Juli 2025, untuk meminta klarifikasi soal berbagai kekisruhan yang terjadi belakangan ini. Salah satunya adalah soal pernyataan Fadli bahwa perkosaan massal dalam Kerusuhan Mei 1998 sekadar rumor yang tak ada buktinya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa rapat besok sebenarnya beragendakan pembahasan anggaran. “Tapi ya kami selipkan lah nanti terkait dengan klarifikasi masalah sejarah,” kata Lalu ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Juli 2025. 

Menurut Lalu, Fadli tetap harus menjelaskan pernyataannya soal perkosaan massal meski dia berdalih bahwa itu pendapat pribadinya. “Yang ribut di publik kan masalah itu. Itu beliau harus klarifikasi, melekat jabatan beliau sebagai Menteri Kebudayaan,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. “Dalam hal ini kami meminta pendapat beliau sebagai Menteri Kebudayaan.”

Fadli Zon menuai kecaman atas pernyataannya yang menyebutkan peristiwa pemerkosaan massal pada 1998 hanya rumor. Mengenai pernyataannya yang menjadi polemik, Fadli mengatakan pernyataan itu adalah pendapat pribadi dan tidak berkorelasi dengan sejarah.

Dia berujar, pernyataan yang jadi sumber kekisruhan itu adalah ketika dia mempersoalkan istilah massal pada kasus yang terjadi pada Mei 1998. Di mana, menurut dia, semestinya ada fakta yang jelas dan bukti akademiknya, termasuk siapa yang jadi korban dan di mana tempatnya.

“Itu pendapat saya pribadi. Ini enggak ada urusannya dengan sejarah, dan boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat. Kalau ada yang mempunyai bukti-bukti, ‘Ini loh namanya massal’, silakan,” ujar Fadli setelah memberikan materi di retret kepala daerah gelombang II di IPDN, Sumedang, Jawa Barat, Selasa, 24 Juni 2025, seperti diberitakan Antara.

Fadli tidak memungkiri adanya pemerkosaan pada Mei 1998, tetapi meragukan kasus tersebut bersifat massal. Karena, menurut dia, jika bersifat massal, artinya merupakan peristiwa sistematis, terstruktur, dan masif.

“Saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu, seperti penjelasan saya, tetapi massal itu sistematis,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Dia mempertanyakan apakah saat ini ada pihak yang bisa memberikan bukti unsur terstruktur, sistematis, dan masif itu. Dia tidak ingin diksi pemerkosaan massal itu justru mencoreng wajah Indonesia.