Komisi X DPR akan Minta Peluncuran Hasil Penulisan Ulang Sejarah Diundur

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi X DPR RI akan meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menuda waktu peluncuran hasil penulisan ulang sejarah nasional Indonesia dari rencana semula 17 Agustus 2025.

Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi mengatakan Komisi X akan memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda peluncuran proyek ini. Ia mengatakan rencana menunda peluncuran memang sudah dibahas dalam rapat terakhir.

“Nah ini akan kita delay. Walaupun memang tidak bisa keluar dari tahun 2025, tapi ini kita dorong agar ada pelibatan publik lebih luas saja. Sehingga tidak harus terpaku di bulan Agustus,” kata Purnamasidi saat ditemui Tempo di acara rapat kerja nasional Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) di Jakarta Selatan, Ahad, 13 Juli 2025.

Purnamasidi mengatakan ada permintaan dari masyarakat saat kunjungan kerja ke tiga provinsi. Ia mengatakan mereka meminta ada perpanjangan waktu pembahasan penulisan ulang sejarah.  
 
Legislator Partai Golkar ini mengatakan, rencananya permintaan penundaan peluncuran akan disampaikan dalam rapat kerja dengan Fadli Zon pekan depan. 

“Apakah kemudian mereka mau kita mau untuk delay, tidak harus 17 Agustus. Jadi mungkin bulan Agustus 2026 jika hasilnya lebih komprehensif,” ujarnya. 

Purnamasidi menuturkan tanggapan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tidak masalah apabila peluncuran ditunda. 

Tempo berupaya meminta tanggapan kepada Fadli Zon terkait permintaan penundaan peluncuran hasil penulisan ulang sejarah. Hingga 14 Juli 2025, pesan ke nomor WhatsApp Fadli Zon belum berbalas.  

Dalam rapat dengan Komisi X Kamis kemarin, Fadli Zon menyerahkan sepenuhnya finalisasi penulisan ulang sejarah Indonesia kepada sejarawan yang terlibat. Menurut dia, ada atau tidaknya perubahan isi maupun data dalam penulisan ulang sejarah itu bergantung pada sejarawan yang terlibat dalam proyek. 

"Yang menulis, kan, sejarawan. Bukan birokrasi Kementerian Kebudayaan," kata Fadli di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 10 Juli 2025.

Dalam kesempatan terisah, Fadli Zon mengatakan tidak mempermasalahkan rencana DPR RI membentuk tim supervisi untuk mengawasi proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Bahkan, Fadli Zon menyambut baik kehadiran tim tersebut.

“Ya bagus. Itu memang DPR mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, supervisi. Dengan begitu menurut saya akan lebih bagus,” kata Fadli Zon saat ditemui Tempo di kantornya di Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.

Fadli juga mengungkapkan draf penulisan ulang sejarah Indonesia akan dibuka ke publik pada 20 Juli 2025. Ia mengatakan, tak hanya draf penulisan sejarah nasional yang dipublikasikan, tim penulis dan editor yang terlibat dalam proyek ini akan memaparkan langsung draf final ini. 

“Sekarang dalam proses penulisan akhir dan mungkin editing fisik,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan draf yang dipublikaskan akan diuji di Perguruan Tinggi. Ia akan mengundang semua kampus untuk menguji draf final penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. “Nanti akan diuji publik di Perguruan Tinggi. Kita undang semua,” ujarnya.

Sebelumnya, Fadli menyebut penulisan sejarah ini bukan proyek baru, melainkan kelanjutan dari misi Kementerian Kebudayaan sejak awal dibentuk. Penulisan akan dilakukan dalam 10 jilid besar yang mencakup seluruh periode sejarah Indonesia, mulai dari masa prasejarah hingga era Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan tim penulis terdiri dari para guru besar, doktor, akademisi, serta pakar-pakar sejarah, arkeologi, antropologi, hingga arsitektur dari berbagai wilayah Indonesia. Mereka dibagi berdasarkan periode keahlian masing-masing, dengan sistem editor per jilid dan satu editor umum.

Langkah ini, kata Fadli, bertujuan agar penulisan sejarah lebih objektif dan berbasis perspektif Indonesia, bukan narasi kolonial seperti yang selama ini mendominasi.

“Kalau versi Belanda, agresi militer mereka disebut politionele actie. Bung Tomo dianggap ekstremis. Tapi bagi kita, Bung Tomo adalah pahlawan nasional. Maka penulisan ini kita dasarkan pada perspektif Indonesia-sentris,” katanya, dikutip dalam keterangan resminya, 29 Mei 2025.