Kisah Warga Menjelajah Jakarta tanpa Keluar Biaya

INFO NASIONAL – Nyaris setiap Sabtu, Mustofa menggandeng anaknya ke halte Transjakarta dekat Pasar Cakung, Jakarta Timur. Jika jenuh, mereka sesekali naik JakLingko ke Stasiun LRT di Pegangsaan Dua. Tujuannya hanya satu, jalan-jalan keliling Jakarta naik angkutan umum gratis.

“Semua jenis transportasi gratis sudah saya coba, mulai dari busway (Transjakarta), LRT, sampai MRT. Lumayan bikin anak senang, bayar ongkos juga cukup untuk anak saja karena saya gratis. Hemat pengeluaran, dengan 50 ribu rupiah sudah bisa keliling Jakarta,” ucapnya kepada Tempo pada Rabu, 2 Juli 2025.

Mustofa adalah pengurus Masjid Jami Al-Fallah di Jalan Inspeksi Pol. Ppd, Cakung, Jakarta Timur. Pada awal Mei 2025, ia mendengar kabar dari temannya tentang rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan program gratis naik transportasi publik untuk 15 golongan masyarakat. Salah satunya untuk pengurus rumah ibadah.

“Setelah mendaftar, Alhamdulillah disetujui, lalu saya ambil kartu ke Bank DKI terdekat. Sekarang setiap ada urusan, misalnya pertemuan di masjid lain yang jauh, lebih tenang karena hemat ongkos,” ujarnya. “Sekarang bahkan bisa bawa anak jalan-jalan ke Monas dan ke HI (Bundaran Hotel Indonesia) terus coba MRT. Kita nikmati semua fasilitas Pemprov,” imbuhnya sambil tergelak.

Selain pengurus rumah ibadah, golongan masyarakat lain yang mendapat fasilitas ini adalah Aparatur Sipil Negara Pemprov DKI Jakarta, pensiunan ASN, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, dan Tim Penggerak PKK atau Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

Selanjutnya, buruh bergaji setara UMP, lanjut usia (lansia) 60 tahun ke atas, penyandang disabilitas, anggota veteran, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera, penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, guru PAUD, dan anggota TNI/Polri.

Habibah, karyawan perusahan swasta di Cilincing, Jakarta Utara, tidak menyangka dirinya lolos seleksi jadi penerima fasilitas ini. Rupanya Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta menggolongkan dia sebagai buruh bergaji setara upah minimum regional (UMP).

“Kaget dan senang saat mendengar kabar. Disnaker menghubungi kantor saya. Kemudian ada proses verifikasi dan saya yang lolos,” ujarnya. Di tempatnya bekerja, hanya beberapa orang yang menerima fasilitas ini, dari puluhan karyawan. “Mungkin ada yang upahnya lebih besar dari UMP, atau bisa juga belum tahu kalau kita harus mendaftar.”

Ada lagi kisah Nurani, lansia 66 tahun dari Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Perempuan yang akrab disapa Ibu Nong ini adalah pengguna setia Transjakarta. Dalam sepekan, dua hingga tiga kali ia berangkat sendiri untuk kontrol kesehatan ke bagian ortopedi di Rumah Sakit Agung, Jakarta Selatan.

 
Dari Terminal Kampung Melayu, ia naik bus Transjakarta dan transit di Halte Kesatrian, lalu melanjutkan perjalanan dengan bus arah Terminal Manggarai. Setibanya di sana, masih harus berjalan kaki sekitar 250 meter menuju rumah sakit. Tapi langkahnya tetap mantap.

“Saya rutin kontrol ke ortopedi. Alhamdulillah, karena itu sampai sekarang tulang saya masih kuat, saya masih bisa lari-lari kecil,” ujarnya sambil tersenyum.

Ibu Nong lebih sering bepergian sendiri. Meski usianya tak lagi muda, ia tidak ingin merepotkan anak-anaknya. “Saya masih sanggup jalan sendiri. Lagi pula, petugas di halte busway juga sigap dan ramah membantu,” tuturnya.

Sebagai penerima manfaat Kartu Lansia Jakarta (KLJ), ia sudah lama menikmati fasilitas naik Transjakarta secara gratis. Namun, sejak era Gubernur Pramono Anung, ia merasakan perluasan manfaat yang membuatnya makin bersyukur.

“Petugas (Transjakarta) pernah bilang, sekarang kartu yang baru (Jakmob) bisa dipakai juga untuk naik LRT dan MRT. Wah, senang sekali dengarnya. Tambah banyak kendaraan umum yang bisa dinaiki tanpa bayar,” katanya.

Meski belum sempat mencoba LRT atau MRT, Ibu Nong menyimpan keinginan suatu saat bisa menjajalnya. “Mungkin nanti kalau diajak anak. Pasti seru juga ya,” ucap janda tangguh ini. Ia pun mengaku bangga jadi bagian dari Jakarta. “Saya merasa diperhatikan oleh pemerintah (Pemprov DKI). Terima kasih banget mereka peduli sama orang-orang tua seperti saya,” katanya dengan mata berbinar.

Program transportasi publik gratis untuk 15 golongan masyarakat adalah salah satu program prioritas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan wakilnya, Rano Karno. Kebijakan ini resmi digulirkan pada awal Mei 2025 melalui kartu Jakmob, sebagai upaya memperluas inklusi mobilitas bagi seluruh warga Jakarta.

“Transportasi adalah hak dasar warga kota. Pemerintah hadir untuk memastikan tidak ada warga Jakarta yang tertinggal hanya karena kendala ongkos,” ujar Gubernur Pramono saat peluncuran program tersebut di Transport Hub, Jakarta Pusat, 7 Mei silam.

Bisa Daftar di Halte

Sebagai bagian dari upaya menjangkau lebih banyak warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Transjakarta membuka layanan pendaftaran kartu layanan gratis di sepuluh halte strategis. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-498 Jakarta.

Sepuluh halte tersebut antara lain Halte Juanda, Halte Cawang Sentral, Halte Koja,  Halte Cakra Selaras Wahana (CSW), hingga Halte Ragunan. Di semua lokasi itu, petugas disiagakan untuk membantu warga mendaftar langsung, terutama bagi mereka yang termasuk dalam 15 kategori sasaran, seperti lansia, pelajar, penyandang disabilitas, buruh berupah setara UMP, hingga penerima bantuan sosial.

“Pada 10 halte Transjakarta terdapat pusat informasi

Selain datang langsung, pendaftaran juga dapat dilakukan secara daring melalui laman https://layanankhusus.transjakarta.co.id/kartu-layanan-gratis. Calon pendaftar hanya perlu menyesuaikan dengan kategori yang diikuti, lalu menyiapkan dokumen seperti foto KTP, pas foto terbaru, kartu keluarga, serta dokumen pendukung lain sesuai persyaratan. Setelah semua lengkap, data diri diisi dan formulir pendaftaran dikirimkan secara daring. “Setelah diverifikasi, kartu akan segera diterbitkan,” ujar Welfizon.

Menurut dia, program ini terbukti meringankan beban warga, terutama kelompok rentan yang kerap kesulitan dalam membiayai kebutuhan transportasi harian. “Dengan tarif gratis, pelanggan bisa mengalokasikan biaya transportasi untuk kebutuhan lainnya,” ujarnya. Evaluasi atas pelaksanaan program ini dilakukan setiap bulan oleh Pemprov DKI Jakarta berdasarkan laporan data yang dikirimkan oleh Transjakarta.

Ia berharap kartu layanan gratis ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh para penerima. Bagi Transjakarta dan Pemprov DKI, layanan ini bukan sekadar kemudahan teknis, melainkan bagian dari komitmen untuk memperluas akses dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin mempermudah akses transportasi publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Welfizon. “Kehadiran kartu layanan ini juga diharapkan mendorong warga untuk semakin tertarik menggunakan transportasi umum sebagai bagian dari gaya hidup harian,” ia memungkas. (*)