Ketua KPK: Anggaran untuk Pencegahan dan Penindakan Korupsi Nol Rupiah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengeluhkan belum adanya anggaran untuk program pencegahan dan penindakan perkara korupsi di lembaganya dalam pagu indikatif 2026. Adapun pagu indikatif KPK untuk 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp 878,04 miliar.

Dia mengatakan, seluruh anggaran yang diperoleh lembaganya di tahun depan dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Kegiatan itu mencakup pembiayaan gaji pegawai, tunjangan, hingga pemenuhan operasional kantor.

"Sementara anggaran untuk program pencegahan dan penindakan perkara korupsi belum mendapat alokasi atau nol rupiah," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 10 Juli 2025.

Padahal, menurut dia, program pencegahan dan penindakan perkara korupsi itu membutuhkan anggaran Rp 856,6 miliar. Jumlah itu mencakup beberapa kegiatan, di antaranya untuk penindakan dan eksekusi sebesar Rp 93,23 miliar serta pencegahan dan monitoring sebesar Rp 33,80 miliar.

Selain itu, kata dia, dalam pagu indikatif 2026 anggaran untuk program dukungan manajemen juga mengalami kekurangan sebesar Rp 491,3 miliar. Sebab, menurut dia, program yang mencakup pembiayaan gaji hingga operasional kantor itu membutuhkan total anggaran sebesar Rp 1,36 triliun.

Karena itu, Setyo meminta kepada Komisi III DPR untuk menambah anggaran lembaganya di tahun depan sebesar Rp 1,34 triliun. Dia berujar jumlah itu mencakup untuk pelaksanaan kegiatan prioritas nasional sebesar Rp 35,25 miliar, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK Rp 649,13 miliar, serta inisiatif baru sebesar Rp 663,58 miliar.

Adapun salah satu peruntukan kegiatan dalam prioritas nasional dialokasikan untuk kampanye nilai antikorupsi. Setyo mengatakan nilai kegiatan itu mencapai Rp 21,809 miliar.

Untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, diperuntukkan di antaranya ihwal penindakan dan eksekusi sebesar Rp 93,23 miliar, serta pencegahan dan monitoring sebesar Rp 33,8 miliar. "Untuk inisiatif baru, pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan anti korupsi sebesar Rp 163,5 miliar dan pemutakhiran alat IT sekitar Rp 500 miliar," ujarnya.