Kenapa Anggota DPR Kritisi Putusan MK soal Pemilu Daerah dan Nasional Terpisah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pertimbangan MK Soal Putusan Pemisahan Pemilu Daerah dan Nasional

Salah satu alasan Mahkamah Konstitusi memutuskan pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah adalah untuk meringankan beban kerja penyelenggara. Dalam pertimbangannya, MK menilai pelaksanaan pemilu serentak dalam satu tahun menyebabkan penumpukan tugas, sekaligus menyisakan masa jabatan yang tidak efisien bagi penyelenggara.

MK mencontohkan padatnya agenda politik pada 2024, saat pemilu legislatif dan presiden digelar berdekatan dengan pilkada. Akibatnya, tahapan pemilu hanya berlangsung sekitar dua tahun. Padahal, menurut Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, penyelenggara pemilu semestinya bekerja dalam periode lima tahunan dan berkesinambungan dari pusat hingga daerah.

“Maka, masa jabatan penyelenggara pemilu menjadi tidak efisien dan tidak efektif karena hanya melaksanakan ‘tugas inti’-nya hanya sekitar dua tahun,” kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Tak hanya secara teknis, MK juga menyoroti dampak politik dari pemilu serentak. Arief menyebut, jadwal yang padat membuat partai politik kesulitan menyiapkan kader di semua tingkatan. “Akibatnya, partai mudah terjebak dalam pragmatisme ketimbang mempertahankan idealisme dan ideologi,” ujarnya.