Kementerian Pertahanan Minta Penambahan Anggaran Rp 184 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta -- Kementerian Pertahanan menghelat rapat kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 9 Juli 2025. Rapat diikuti Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan para pimpinan angkatan berlangsung secara tertutup.

Sjafrie Sjamsoeedin mengatakan, pada rapat kali ini instansinya mengajukan penambahan anggaran. Alasannya, pagu indikatif yang diberikan Kementerian Keuangan dinilai belum memenuhi kebutuhan prioritas."Kami mengajukan Rp 184 triliun," kata Sjafrie di kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu, 9 Juli 2025. Dia mengatakan, penambahan anggaran tersebut merupakan hal yang penting karena menyangkut membangun kekuatan, perawatan, dan kesejahteraan personel di masing-masing matra.

Pagu indikatif anggaran Kementerian Pertahanan pada 2025 adalah Rp 167,4 triliun, dengan Rp 71,91 triliun dialokasikan untuk belanja alutsista, non-alutsista, dan sarara prasarana pertahanan. Angka tersebut , kata Sjafrie, belum mencukupi untuk pembangunan kekuatan. Sebab, Indonesia membutuhkan penguatan dan dukungan anggaran untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista dalam jumlah besar.

Dari total keseluruhan anggaran Kementerian Pertahanan, menurut dia, sebanyak 50 persen dialokasikan untuk belanja pegawai. Namun, untuk kebutuhan belanja modal, yaitu pembelian alutsista hanya mencakup dari setengahnya atau 25 persen. "Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan. Perlu diketahui, harga kedaulatan itu sangat mahal, tidak bisa dibandingkan dengan membeli sesuatu," ujar mantan Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta itu.

Sebelumnya, pada rapat kerja antara Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan pada 11 Februari 2025, Kementerian Pertahanan menyampaikan tindaklanjut kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto mengatakan, instansinya dan TNI melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 26,99 triliun. Dengan begitu, anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI menjadi Rp 139,2 triliun dari sebelumnya Rp 166,2 triliun. 

Dia menjelaskan, pemangkasan yang dilakukan tidak mempengaruhi rencana anggaran untuk membeli dan memodernisasi alutsista. Menurut Donny, pengadaan alutsista adalah prioritas Kementerian Pertahanan, mengingat situasi geopolitik yang kian dinamis. "Yang dipangkas untuk urusan administratif seperti perjalanan dinas. Jadi tak berpengaruh ke alutsista," ujar Donny.