Kemensos Bidik Anak Jalanan Sebagai Target Utama Sekolah Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Idit Supriadi Priatna, mengatakan anak jalanan menjadi salah satu target utama untuk mengikuti program Sekolah Rakyat, guna memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah.

Anak-anak yang bakal mengikuti program ini, diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Idit menjelaskan, mereka yang berasal dari desil 1 dan desil 2 atau kelompok paling miskin dalam DTSEN menjadi prioritas utama, terutama anak-anak yang tidak lagi tercatat di Dapodik alias putus sekolah.

"Dalam desil 1 itu di dalamnya ada kemiskinan ekstrem, itu yang paling diutamakan. Bahkan anak-anak yang tidak daftar di Dapodik itu juga menjadi prioritas yang di jalanan-jalanan sendiri itu, yang tidak sekolah," kata dia Sabtu, 5 Juli 2025 seperti dilansir dari Antara.

Kementerian Sosial membentuk tim bersama Dinas Sosial setempat dan akan turun langsung ke lapangan, guna memastikan program ini bisa tepat sasaran. "Di tim kami ada ujung tombaknya, yakni para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang turun door to door ke masing-masing rumah, berangkat dari data yang ada tadi (DTSEN)," ujarnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama yang menyediakan pendidikan 100 persen gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dimana seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara.

Program yang bakal mulai beroperasi pada 14 Juli 2025  ini menjadi bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memuliakan keluarga miskin dan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah.

Adapun, pelaksanaan Sekolah Rakyat dikoordinasikan Kementerian Sosial, sedangkan rekrutmen guru dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyampaikan status guru yang akan direkrut mengutamakan guru PNS, kemudian PPPK yang telah memiliki penempatan, dan selanjutnya PPPK paruh waktu.

Sekolah Rakyat menerapkan sistem multi entry dan multi exit, artinya siswa bisa masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru dan menyelesaikan pendidikannya sesuai capaian belajar sendiri.

Kurikulum Sekolah Rakyat terdiri dari tiga dasar utama, yakni kurikulum karakter dan asrama yang dikembangkan Kementerian Sosial, kurikulum sekolah formal oleh Kemendikdasmen, dan kurikulum pendidikan agama disusun Kementerian Agama guna memperkuat pembentukan karakter dan nilai spiritual.