Kemenko PMK: 47.631 Jemaah Haji Telah Pulang ke Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK menyatakan sebanyak 47.631 jemaah haji telah pulang ke Indonesia pada Rabu, 18 Juni 2025. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Warsito, mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 122 kloter.

“Atau 23,24 persen telah diberangkatkan kembali ke tanah air,” kata dia dalam keterangan resmi pada Rabu, 18 Juni 2025.

Warsito juga melakukan kunjungan ke Kantor Urusan Haji Indonesia (KUHI) di Makkah, Arab Saudi. Kunjungan tersebut, kata dia, untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi.

Dalam kunjungan itu, Warsito menyampaikan bahwa hingga 18 Juni, tercatat sebanyak 328 jemaah haji Indonesia meninggal dunia. Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji setiap tahunnya.

Warsito juga menyampaikan bahwa Kemenko PMK akan segera menggelar rapat evaluasi soal pelaksanaan haji tahun 1446 Hijriah, sekaligus mulai mempersiapkan penyelenggaraan haji untuk tahun 1447 Hijriah.

Sementara itu, anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, Singgih Januratmoko, menemukan beberapa masalah yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan ibadah haji 2025. Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu menemukan masalah istitha'ah kesehatan atau kemampuan calon jemaah haji yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

“Banyak jemaah haji sakit parah seperti stroke, demensia, dan penyakit lain bisa lolos,” kata dia saat dihubungi pada Sabtu, 14 Juni 2025.

Ia juga menemukan masalah data tidak sinkron antara pemerintah Indonesia dan perusahaan swasta pengelola ibadah haji, syarikah Arab Saudi. Kedua pihak itu juga kurang melakukan koordinasi, sehingga banyak jemaah yang terpisah dari keluarganya. “Ini berpengaruh dalam hotel, transportasi, dan armuzna,” kata dia.

Selain itu, anggota DPR dari Fraksi Golkar ini menemukan ada pembagian makanan yang tidak merata. Dia juga menemukan jumlah tenda kurang dan transportasi yang kurang dikoordinasi dengan baik.

Singgih juga menyoroti menu makanan yang dibagikan pada 14 dan 15 Dzulhijjah tidak sesuai menu dan harganya. Makanan juga telat datang dan jumlahnya kurang.

“Makanan tanggal 14 dan 15 Dzulhijjah juga perlu ada perhatian khusus karena diserahkan ke BPKH Limited. Ternyata tidak sesuai menu dengan harganya, telat datang dan kurang jumlahnya,” kata dia.