Kata KPK dan Pengamat soal Polemik Surat Pelesiran Istri Menteri UMKM

TEMPO.CO, Jakarta - Surat dengan kop Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau Kementerian UMKM yang dipimpin oleh Maman Abdurrahman tersebar luas di media sosial seminggu yang lalu. Surat itu bertuliskan keterangan ‘Kunjungan Istri Menteri UMKM Republik Indonesia’.

Dalam surat itu, istri Menteri UMKM Agustina Hastarini dijadwalkan melakukan kunjungan pada 30 Juni hingga 14 Juli 2025. Dalam 14 anjangsana itu, delapan kota terjadwal dikunjungi adalah Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan.

Askar mengatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 telah mengatur tentang fasilitas dari pasangan penjabat negara. Merujuk aturan itu, Askar menyebut perjalanan serta dukungan finansial harus ditujukan kepada pegawai-pegawai negeri atau pejabat yang dapat penugasan resmi. “Jadi tidak ditujukan untuk pasangannya,” katanya dihubungi Tempo pada Kamis, 4 Juli 2025.

Sementara itu, analis kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan belum pernah ada pengaturan hukum yang tegas mengenai perjalanan dinas dari keluarga pejabat. Trubus mengatakan seharusnya ada larangan bagi lembaga negara untuk tidak mengeluarkan surat dinas kepada keluarga pejabat untuk menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Trubus mengatakan kasus perjalanan dinas keluarga pejabat terus berulang. Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini memberikan contoh perjalanan putri mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon ke Amerika Serikat pada 2016. Saat itu, Konsulat Jenderal RI diminta melakukan penjemputan serta pendampingan putri Fadli, Shafa Sabila Fadli, selama di New York.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan peluang ini jika penyidik memang memerlukan keterangan tambahan dari Maman. "KPK akan meminta keterangan-keterangan tersebut," ucap Budi di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Juli 2025.

Adapun KPK tengah mengkaji dokumen yang berhubungan dengan kunjungan ke luar negeri istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa Agustina Hastarini tidak menggunakan fasilitas negara dalam lawatannya ke enam negara di Eropa.

"Tentu dokumen-dokumen itu akan kami pelajari lebih lanjut," ujar Budi di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat, 4 Juli 2025.