Kata FPTI Ihwal Evaluasi Sistem Pendakian di Gunung Rinjani

SEJUMLAH kalangan menyoroti insiden tewasnya pendaki asal Brasil, Juliana Marins, saat mendaki Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu pagi, 21 Juni 2025. Salah satu yang memberi perhatian pada insiden itu adalah Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI NTB.

Dewan Pembina FPTI NTB Ihwan mendesak pemerintah mengevaluasi sistem pendakian di Gunung Rinjani. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi dan pencegahan terjadinya kecelakaan seperti yang dialami Marins.

“Kita tidak bisa terus-menerus hanya menjual kenikmatan tanpa menjamin keselamatan. Hal seperti ini tidak sehat. Kita harus berpikir ulang bagaimana sistem penanganan bencana di Rinjani,” ujarnya di Mataram, Senin, 30 Juni 2025, seperti dikutip dari Antara.

Juliana Marins ditemukan tewas setelah dilaporkan jatuh di Gunung Rinjani. Tim SAR gabungan menemukan jasadnya pada Selasa, 24 Juni 2025, di kedalaman sekitar 600 meter.

Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi menuturkan salah satu personel berhasil mencapai lokasi korban di jurang sekitar pukul 18.00 WITA. “Setelah pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan pada korban,” kata Hariyadi.

Ihwan mengkritik kurangnya koordinasi dan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat di kawasan wisata alam seperti Rinjani. Menurutnya, mitigasi bencana harus menjadi prioritas dalam pengelolaan destinasi wisata alam, bukan sekadar mengejar pemasukan dari pariwisata.

Untuk itu, dia mengusulkan agar Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal segera duduk bersama pemerintah pusat dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) untuk merumuskan formula mitigasi bencana yang komprehensif dan berkelanjutan. Sebab, kata dia, perlu ada kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab jika terjadi musibah di Rinjani.

“Harus ada pola koordinasi yang jelas. Siapa berbuat apa, bagaimana sarana dan prasarana disiapkan, jangan hanya berfokus pada pendapatan,” kata Iwan Slank, sapaan karibnya.

Dia juga menyinggung dana besar yang dikelola oleh Balai TNGR yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat aspek keselamatan. “Itu dana nyata, bukan daun mangga. Harus ada anggaran yang betul-betul digunakan untuk perlindungan dan keselamatan para pendaki,” ujarnya menegaskan. Namun dia tidak memerinci berapa besar dana yang dikelola Balai TNGR.

Ihwan berharap insiden tragis yang menimpa Juliana Marins dan lainnya beberapa waktu lalu menjadi titik balik bagi semua pihak, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat adat, hingga relawan untuk bersama-sama mengevaluasi sistem pengelolaan dan penanganan bencana di kawasan Rinjani.

“Jika kita ingin Rinjani tetap menjadi primadona wisata, maka keselamatan harus menjadi hal utama,” tuturnya.

Gubernur NTB Berjanji Benahi Pendakian di Gunung Rinjani

Adapun Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memastikan pembenahan pendakian di Gunung Rinjani sebagai upaya antisipasi dan pencegahan terjadinya kecelakaan seperti yang dialami Juliana Marins.

“Saya, dalam waktu dekat, sebetulnya sudah mengundang sejumlah pihak untuk berkumpul bersama, tetapi karena ada undangan tim SAR ke Jakarta, jadi belum terlaksana. Tapi secepatnya kita agendakan kembali,” ujarnya di Mataram, Selasa, 1 Juli 2025.

Menurutnya, diskusi bersama dengan seluruh pihak yang berkaitan dengan pariwisata ini penting segera dilakukan agar pemerintah bisa mendengarkan masukan. Kemudian, dari masukan tersebut, pemerintah melakukan perubahan-perubahan dalam membenahi destinasi wisata, termasuk di Gunung Rinjani.

“Bahkan saya sudah berkoordinasi langsung dengan Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni), dan Pak Menteri dan kami (Pemprov NTB) berkomitmen sama-sama kita harus benahi Rinjani,” ujarnya menegaskan.

Iqbal mengatakan peristiwa yang menimpa Juliana Marins menjadi pelajaran berharga dalam membenahi dunia pariwisata di NTB, salah satunya pendakian di Gunung Rinjani. “Jadi kita ambil pelajaran dari peristiwa ini, agar ada pelajaran yang kita dapat dalam rangka perbaikan,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri juga berjanji akan mengevaluasi sistem pendakian di Gunung Rinjani, guna mencegah insiden kecelakaan seperti dialami Juliana Marins kembali terjadi.

“Tentunya kami juga sudah sampaikan kepada keluarga korban, kami akan coba memperbaiki dari sisi regulasi terkait proses pendakian dari turis luar maupun domestik yang ada, agar Rinjani tentunya menjadi destinasi dunia,” ujarnya.

Dia menuturkan pemerintah daerah juga akan membuat regulasi agar mengurangi risiko pendaki mengalami kecelakaan dengan berkoordinasi kepada para pihak terkait. “Kami akan meminimalkan ini, kejadian ini tidak boleh terulang kembali. Jadi saya harapkan dukungan dari media juga agar menyampaikan hal-hal ini agar menjadi perbaiki ke depannya,” katanya.

Balai TNGR Buka Opsi Bangun Posko Darurat Dekat Puncak Gunung Rinjani

Sementara itu, Balai TNGR membuka opsi membangun posko kedaruratan atau emergency shelter yang berada dekat dengan puncak Gunung Rinjani. “Ke depan mungkin kami membuat satu pos, seperti antara puncak dengan Plawangan IV posisi strategis,” kata Kepala Balai TNGR Yarman di Mataram, Kamis, 3 Juli 2025.

Yarman menuturkan jumlah posko kedaruratan saat ini hanya ada dua unit di Gunung Rinjani, yaitu Resort Sembalun dan Pos II. Jarak Resort Sembalun ke lokasi puncak sekitar 10 jam, sedangkan jarak Pos II ke puncak sekitar delapan jam. Bila posko kedaruratan dibangun di Plawangan IV, maka waktu tempuh ke puncak bisa lebih singkat, yaitu menjadi hanya tiga jam.

Pos Plawangan IV merupakan pintu masuk utama untuk menuju puncak Gunung Rinjani melalui jalur Sembalun. Pos Plawangan IV adalah tempat populer bagi para pendaki untuk mendirikan tenda dan menikmati pemandangan ketika matahari terbit.

“Petugas kami ada di Pos II yang terdekat saat ini, mereka melakukan patroli rutin. Kalau memang idealnya perlu ada satu shelter di Plawangan,” ujar Yarman.

Gunung Rinjani yang memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Gunung yang secara administratif masuk ke dalam tiga wilayah kabupaten tersebut menjadi salah satu tujuan favorit bagi para pendaki dan pecinta alam dari seluruh dunia.

Balai TNGR mencatat jumlah setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Gunung Rinjani senilai Rp 14,7 miliar pada 2023, kemudian meningkat menjadi Rp 22,5 miliar pada 2024. Efek berganda ekonomi dari kegiatan pendakian di Gunung Rinjani menyentuh angka Rp 109 miliar.

Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) NTB Yusron Hadi mengapresiasi upaya Balai TNGR yang ingin membangun posko kedaruratan dekat puncak Gunung Rinjani. “Shelter di Plawangan memperpendek waktu untuk penanganan supaya lebih cepat. Di sana (harus) tersedia peralatan, tali, dan sebagainya,” kata Yusron.

Akhyar M. Nur dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Kontroversi Keputusan Dedi Mulyadi soal Satu Kelas Maksimal 50 Siswa