TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan kampung haji yang menampung jemaah Indonesia akan berjarak 400 meter dari Masjidil Haram di Kota Makkah, Arab Saudi. Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud (MBS) sudah menyetujui jarak itu. Namun, Rosan belum menjelaskan detail lokasinya.
"Putra Mahkota sudah menyetujui permintaan dari Presiden Prabowo itu," kata Rosan saat memberikan keterangan pers di Brussel, Belgia, Minggu, 13 Juli 2025 dipantau YouTube Sekretariat Presiden.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rosan ikut mendampingi Prabowo saat melakukan pertemuan dengan MBS di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi pada pekan lalu. Selain kampung haji, Rosan mengatakan Danantara Indonesia melakukan kesepakatan dengan ACWA Power, perusahaan bidang energi terbarukan milik Sovereign Wealth Fund milik Arab Saudi (PIF).
"Saya kebetulan tanda tangan dengan Danantara dan ACWA, yang di mana adalah perusahaan dari PIF, sovereign wealth funding, mereka yang bergerak dalam bidang clean energy," kata CEO BPI Danantara Indonesia ini.
Rosan mengatakan Prabowo dan MBS juga membahas kerja sama bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan energi. Kedua negara sepakat mendukung target masing-masing untuk mencapai Visi Kerajaan Arab Saudi 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045.
Kedua negara juga sepakat meningkatkan kerja sama pada 10 bidang. Sepuluh bidang itu yakni ekonomi digital dan inovasi; sistem hukum dan penegakan hukum; tenaga kerja dan sumber daya manusia; kebudayaan; pariwisata; olahraga dan kepemudaan; pendidikan dan riset; industri dan pertambangan; pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan; kemudian konektivitas via udara antara dua negara.
Kampung haji Indonesia di Arab Saudi merupakan ide dari Presiden Prabowo. Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah Indonesia membentuk tim untuk mengkaji pembentukan kampung haji itu.
Irfan sebelumnya menyebut pemerintah Arab Saudi belum menentukan lahan mana yang akan diberikan untuk dikelola Indonesia.
"Mengenai lokasi dan bagaimana teknis kampung haji akan dibentuk, dan lain-lain ada koordinasi berjalan lebih lanjut," tutur Irfan saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di gedung parlemen, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
Pemerintah juga belum menentukan total anggaran yang dibutuhkan. Politikus Gerindra itu berujar belum banyak yang bisa dibocorkan soal rencana ini lantaran program sepenuhnya di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. "Kami tunggu arahan Pak Presiden," ujar dia.