Kabur Aja Dulu dan Kisah Prabowo Asingkan Diri ke Yordania

PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung soal aksi Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu dalam sambutannya pada Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 20 Juli 2025. Dia mengatakan para koruptor membayar massa untuk demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu karena para koruptor itu ingin Indonesia terus gaduh.

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan ada usaha menghidupkan pesimisme masyarakat Indonesia di media sosial. Banyak orang pintar menyebarkan pesimisme itu seperti menyerukan Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Bahkan, kata Prabowo, ada yang membayar pakar untuk mengomentari situasi Indonesia.

“Orang pintar berperan sebagai pemimpin tapi yang disebarkan adalah pesimisme, Indonesia gelap, kabur aja deh,” kata Presiden dalam sambutannya.

Prabowo justru menantang orang Indonesia yang ingin ke luar negeri. Menurut dia, situasi luar negeri tidak mudah. “Kabur aja dulu. Loh emang gampang lo di situ di luar negeri. Di mana lo di situ dikejar-kejar di situ,” kata dia.

Padahal, menurut Prabowo, Indonesia memiliki masa depan cerah. Keyakinan Prabowo berdasarkan potensi jumlah kekayaan alam di Indonesia. “Tinggal kita bisa mengelola atau tidak,” ujarnya.

Tagar Kabur Aja Dulu ramai dibicarakan masyarakat di media sosial pada pertengahan Februari 2025. Pembicaraan mengenai #KaburAjaDulu diduga bermula dari kekecewaan beberapa warga negara Indonesia (WNI) terhadap sejumlah kebijakan pemerintah serta situasi politik hingga ekonomi di Indonesia yang tak menentu.

Kisah Prabowo Mengasingkan Diri ke Yordania

Prabowo pernah mengasingkan diri ke Yordania setelah kehilangan karier militernya pada 1998. Dia pernah membahas soal keputusannya pergi ke Yordania melalui akun X-nya pada 26 Februari 2014. “Pada pertengahan tahun 1998, saya dituduh macam-macam. Karenanya, saya memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania,” cuit Prabowo.

Dikutip dari majalah Tempo, Prabowo meninggalkan Jakarta pada September 1998 setelah diberhentikan dari dinas militer. Pada 24 Agustus 1998, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memeriksa kasus penculikan sembilan aktivis prodemokrasi, mengumumkan berakhirnya masa dinas Prabowo sebagai hukuman atas tindakan penculikan itu. Pengumuman itu dilakukan Panglima ABRI/Menteri Hankam Jenderal Wiranto yang mengetuai DKP.

Beberapa tahun kemudian, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pernah mengisahkan upayanya menyelamatkan Prabowo dari status stateless atau tak bernegara. Kisah ini bermula setelah Prabowo diberhentikan dari dinas militer pada 1998 dan memilih mengasingkan diri ke Yordania. Dalam masa pengasingannya itu, status kewarganegaraannya menjadi tidak jelas, sehingga menempatkannya dalam kondisi yang tidak menentu.

Dalam acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019, Megawati menceritakan bagaimana dia geram mengetahui Prabowo mengalami situasi tersebut. Dia pun mengaku marah kepada Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI saat itu karena membiarkan seorang mantan perwira tinggi Indonesia berada dalam kondisi stateless.

“Saya marah sebagai Presiden. Siapa yang membuang beliau stateless? Ini saya bukan cari nama. Tanya kepada beliau. Tidak. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima,” ujar Megawati dalam pidatonya saat itu.

Megawati menjelaskan dia memandang situasi ini sebagai bentuk ketidakadilan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, meskipun ada perbedaan politik atau pandangan di masa lalu, seorang warga negara tidak seharusnya dibiarkan terlunta-lunta tanpa status kewarganegaraan yang jelas.

Dia juga menyinggung hubungan persahabatannya dengan Prabowo yang tetap terjalin dengan baik. Megawati menyebutkan banyak orang terkejut dengan persahabatan keduanya, terutama karena selama ini mereka sering dianggap sebagai rival politik.

“Buat saya itu Pancasila saya. Katanya musuh harus dirangkul. Kalau Prabowo musuh, dia keleleran (terlantar),” kata Megawati, menegaskan pandangannya bahwa musuh sekalipun harus dirangkul, bukan justru dijauhkan atau disingkirkan.

Sementara itu, dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025, Prabowo menegaskan kontribusi para Presiden terdahulu patut dihargai, termasuk peran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Prabowo mengungkapkan pengakuannya terhadap jasa-jasa Megawati dalam membangun negeri. Dia juga menegaskan ketidaksukaannya terhadap pihak-pihak yang berusaha menjelekkan Megawati di hadapannya.

“Saya akui Ibu Mega punya banyak keberhasilan dan jasa untuk republik ini, saya akui. Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekin Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekan karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk republik ini,” kata Prabowo.

Kepada para kader Gerindra, Prabowo berpesan agar selalu menghormati kepemimpinan yang telah berlangsung dan mampu melihat sisi positif dari setiap pemimpin. Dia menekankan setiap pemimpin yang dipercaya untuk mengelola negara di berbagai periode selalu berupaya memberikan yang terbaik demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia.

Hendrik Yaputra, Novali Panji Nugroho, Eka Yudha Saputra, Mohammad Hatta Muarabagja, Friski Riana berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Proyek IKN Terancam Mangkrak di Era Prabowo