Jimly Asshiddiqie Usulkan BPIP Tak Boleh Terima Dana dari Luar Negeri

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakanl pihaknya sepakat menyusun RUU BPIP pada masa sidang ini. Ahmad mengatakan jika alas hukum pembentukan BPIP belum cukup kuat karena hanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Menurutnya, keberadaan lembaga yang mengurus ideologi Pancasila harus diperkuat.

"Proses pembentukannya dimulai dari UKP (Unit Kerja Presiden) berdasarkan Perpres, Kemudian ada Keppres, kemudian dibentuklah badan," kata Ahmad di kompleks DPR RI Jakarta pada Rabu, 25 Juni 2025.

Ahmad menilai jika lembaga yang membina Pancasila sebagai ideologi harus ada. Selain itu, negara patut terlibat dalam rangka membumikan atau mengarusutamakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Ahmad mengakui saat ini nilai-nilai pemahaman Pancasila sudah mulai pudar dan kabur di tengah masyarakat. Dia mengatakan jika masyarakat mulai jarang memaknai, mengerti, bahkan hapal Pancasila.

"Masyarakat kita sudah mulai banyak yang lupa. Sebetulnya negara perlu hadir kembali untuk menempatkan Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ahmad.

Ahmad mengatakan RUU BPIP sudah diwacanakan dari periode lalu yang diusulkan dari Komisi II DPR RI. Kali ini, dia mengatakan jika RUU BPIP sudah dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas), baik jangka menengah maupun jangka panjang. "Dan disepakati juga menjadi inisiatif Baleg. Makanya kami sudah memulai pembahasan penyusunan terhadap Rancangan Undang-Undang BPIP itu," kata dia.