Isu Libatkan Militer, Ono Surono Minta Komisi V DPRD Jawa Barat Pantau MPLS

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Ono Surono mengatakan akan meminta Komisi V DPRD Jawa Barat untuk memantau langsung penyelenggaraan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS tahun ajaran 2025-2026. Menurut Ono, pemantauan langsung tersebut untuk memastikan penyelenggaraan MPLS berjalan sesuai aturan dan pedoman yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. "Karena disebut ada pelibatan TNI-Polri, saya akan minta Komisi terkait untuk memantau langsung dan memberikan catatan sebagai bahan evaluasi," kata Ono kepada Tempo melalui pesan WhatsApp pada Sabtu, 12 Juli 2025.

Dalam siaran pers bertarikh 10 Juli 2025, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, MPLS untuk murid tingkat SMA dan sederajat akan melibatkan TNI-Polri. Pelibatan tersebut dengan tujuan memberikan motivasi, inspirasi, serta pendampingan kepada para murid. "Harapannya, MPLS tidak hanya menjadi masa orientasi, tapi juga magic moment yang menumbuhkan tekad kuat untuk menjadi generasi Panca Waluya," kata Herman.

Dia menjelaskan, pelibatan TNI-Polri dalam MPLS untuk program pendidikan karakter Gapura Panca Waluya menekankan pembentukan karakter murid sehat, baik hati, saleh, cerdas, dan berinisiatif. Dia menyebutkan akan ada 2-3 personel TNI-Polri di setiap sekolah selama lima hari pelaksanaan MPLS. "Untuk jam masuk, seperti yang ditetapkan Pak Gubernur sebelumnya, yaitu pukul 06.30 WIB," ujar dia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, instansinya telah menerbitkan aturan dan pedoman MPLS. Kementerian menyebutnya, MPLS ramah yang menekankan tidak ada perpeloncoan maupun senioritas dalam penyelenggaraannya. 

Implementasinya, kata dia, MPLS Ramah akan diawasi langsung oleh masing-masing Dinas Pendidikan untuk mencegah terjadinya perpeloncoan atau senioritas. "MPLS Ramah juga didampingi langsung oleh guru atau tenaga kependidikan,  bukan murid dalam organisasi intra sekolah," kata Menteri Mu'ti.

Ono Surono mengatakan, pelibatan TNI-Polri dalam pelaksanaan MPLS di Jawa Barat belum terinformasikan kepada pimpinan maupun Komisi V DPRD. "Makanya akan dilakukan pemantauan langsung," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Adapun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum bisa dimintai konfirmasi dan tanggapannya. Tempo menghubungi dan mengirimkan pesan berupa pertanyaan melalui sambungan telepon yang ditujukan ke nomor telepon WhatsApp-nya. Namun, belum direspons. Hingga laporan ini dipublikasikan, pesan tersebut hanya menunjukan notifikasi satu centang abu alias belum diterima.