Istana Pastikan Tak Ada Pungutan kepada Komunitas Bermain di GBK

TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan memastikan tidak ada pungutan terhadap komunitas bermain yang menggelar kegiatan di kompleks olahraga Gelora Bung Karno atau GBK.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengelola GBK dan komunitas bermain sudah duduk bersama dan masalah ini sudah selesai. Bahkan, kata dia, komunitas bermain juga sudah membuat klarifikasi. 

“Itu sudah diselesaikan. Tidak benar kalau ada semacam patokan tarif karena lokasi yg dipakai memang lokasi komersial dan selama ini juga sudah difasilitasi,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 11 Juli 2025.

Menurut Prasetyo, komunitas bermain bisa dicarikan tempat lain apabila ingin berkegiatan. Sebelumnya, warganet mengeluhkan kegiatan komunitas bermain di area GBK dipungut tarif Rp 1,9 juta. Keluhan itu ramai disampaikan warganet media sosial X dan ramai menandai akun X Gubernur Jakarta Pramono Anung. 

Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa kegiatan komunitas tidak seharusnya dikenakan pungutan. Berbeda dengan olahraga-olahraga seperti padel dan bulutangkis yang dikenakan pajak hiburan.

"Kalau komunitas nggak, nggak kena. Jadi ini berbeda," kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Jumat, 4 Juli 2025, dikutip dari Antara. 

Menurut Pramono, pajak hiburan memang berlaku untuk jenis olahraga komersial seperti padel, bulutangkis, tenis, squash hingga biliar. Namun, Pram menilai aktivitas komunitas yang sifatnya non-komersial tidak tepat dikenakan pungutan. 

Dalam setahun terakhir, permainan tradisional anak-anak kembali bangkit. Para pekerja kantoran ramai bermain permainan tradisional sepulang kerja di area GBK setiap Jumat malam. Komunitas bermain ini dibentuk pada 4 Agustus 2024 oleh Kiko, Moyi, dan Ezy.

Mereka tertarik membentuk komunitas bermain setelah melihat beberapa keseruan pengunjung GBK yang bermain lompat tali karet.