Hari Terakhir Retret Kepala Daerah di Jatinangor, Kunjungan ke Barak dan Rencana Perbaikan IPDN

INFO NASIONAL – Pelaksanaan Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua memasuki hari akhir. Sejumlah paparan dan arahan masih diberikan oleh para menteri dan atau wakilnya di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Kamis, 26 Juni 2025.

Di sela-sela agenda paparan, para peserta Retret baik gubernur, bupati, wali kota, beserta wakilnya diajak berkeliling melihat kondisi kampus. “Kami masuk ke Barak tadi, Barak Praja Putri,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya usai berkeliling.

Bima mengakui, kampus yang menjadi tempat Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua ini merupakan kampus yang sudah berdiri sejak lama. “Kurang lebih sudah berdiri 35 tahun,” kata dia.

Bahkan, lanjut dia, sudah ada alumninya yang saat ini sudah menjadi kepala daerah dan mengikuti Retret Gelombang Kedua. “Salah satunya Pak Azhari, Bupati Buton Tengah yang juga merupakan Angkatan 7.”

Ketika mengunjungi Barak Praja Putri bersama Gubernur Bali, Wayan Koster dan Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, mereka melihat kondisi sarana dan prasarana sudah memprihatinkan.

Suasana Barak Praja Putri di Kampus IPDN, Kamis, 26 Juni 2025. TEMPO/Hendy Mulia

“Saat ini Kementerian Dalam Negeri tengah melakukan Ihtiar untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan meningkatkan kapasitas,” kata Wamen Bima Arya. “Nanti sarana fisiknya kita perbaiki, dan tentu kita ingin agar adik-adik Praja ini bisa lebih baik agar kualitas lulusan juga lebih baik.”

Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani mengaku prihatin melihat tempat tidur yang sudah digunakan lebih dari 10 tahun. “Kami ingin membantu, dan ini kami membantu secara pribadi, karena ini bantuan untuk negara.”

Sebagai pengguna, Gubernur Bali, Wayan Koster melihat ada tempat tidur yang kurang layak. “Ada yang kutuan,” kata dia. Selain itu, lanjut dia, ada juga tempat tidur yang sudah miring. Menurut dia hal-hal itu lah yang membutuhkan dukungan dari mereka. “Kita akan gotong royong, dan mencari skema terbaik.”

Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan ada sebanyak 4.000 Praja di IPDN. Untuk tempat tidur, memang belum ada penggantian sejak lama. “Misalnya harga tempat tidur Rp 4 juta, kalau di kali 4.000 ada sekitar Rp 16 Miliar. Kami belum sanggup,” ujar dia.

Dia pun menyambut dengan senang hati niat baik siapapun Kepala Daerah yang ingin membantu. “Karena Praja-praja ini nantinya juga akan kembali ke daerahnya masing-masing. Jadi ini untuk kembali kepada daerah.”

Adapun pada hari terakhir para peserta Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua menggunakan seragam Satpol PP. Mereka mengawali hari dengan olahraga senam dan dilanjutkan dengan Apel pagi.

Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, serta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin hadir di Balairung Rudini memberikan arahan dan paparan.

Dalam konteks bernegara, menurut Menteri Agama, penting bagi kepala daerah untuk memahami konsep moderasi agama. Konsep tersebut bukan berarti mengubah agama dari ranah tradisional menuju modern. Melainkan, yang perlu diubah adalah penafsiran terhadap cara beragama yang menyesuaikan kemajuan zaman.

“Cara beragama kita itu yang perlu berubah. Tanpa harus mengubah teks kitab suci kita. Itu yang disebut dengan moderasi beragama,” ujar dia.

Nasaruddin juga menekankan bahwa keberhasilan seorang pemimpin dapat dinilai dari kemampuannya membangun komunikasi yang baik. Penggunaan bahasa yang tepat menurut dia telah tertera di dalam kitab suci. Dia mendorong agar hal ini dapat diresapi dengan baik oleh kepala daerah.

“Begitu menjadi pejabat publik di Republik Indonesia ini, apa pun agamanya harus menguasai simbol-simbol bahasa agama masyarakat yang dipimpin.”

Sementara Menteri PANRB Rini menyebut para pemimpin, khususnya kepala daerah, bukanlah sekadar jabatan, tetapi menjadi penentu arah birokrasi. Menurutnya, keberadaan kepala daerah sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional.

“Kepala daerah adalah ujung tombak untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif,” kata dia.

Terkait Reformasi birokrasi menurut Rini memiliki tujuan utama yaitu agar pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, pemerintah, termasuk pemerintah daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai target pembangunan.

(Kanan) Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri Bima Arya dan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi, memberi penghargaan kepada Peserta Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua Tahun 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis, 26 Juni 2025. TEMPO/Hendy Mulia

Di sisi kesehatan, Menteri Budi memaparkan berbagai program hasil terbaik cepat di bidang kesehatan yang perlu didukung oleh pemerintah daerah. Kesehatan masuk dalam Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sehingga perlu menjadi perhatian Pemda

Sejumlah program hasil terbaik cepat di bidang kesehatan, seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), pengentasan penyakit tuberkulosis, dan peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sejumlah Kepala Daerah, kata Budi, berperan penting dalam mendukung program tersebut.

Menteri Budi pun berharap kepala daerah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran di bidang kesehatan. Selain itu, pemda juga berperan dalam membantu menyediakan dokter spesialis di daerah. Keberadaan dokter spesialis penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk mengoperasikan alat kesehatan yang bakal disalurkan Kementerian Kesehatan ke daerah.

Selain datangnya tiga menteri, terdapat juga paparan dan arahan dari perwakilan Kepala Kantor Komunikasi kepresidenan, Kepala Staf Kepresidenan, dan juga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kegiatan Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua kemudian diakhiri dengan Parade Manggala, Pemberian Pin Alumni Kehormatan, serta penutupan. Kegiatan Retret yang berlangsung dari 22 – 26 Juni pun dinyatakan selesai oleh Wakil Menteri Bima Arya. (*)