Habiburokhman Janji Pembahasan RUU KUHAP Transparan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Habiburokhman menjanjikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berjalan transparan. Saat ini, ia mengungkapkan, pembahasan RUU tersebut sudah memasuki tahap perumusan dan sinkronisasi hasil panitia kerja atau panja oleh tim perumus dan tim sinkronisasi.

Politikus Partai Gerindra ini menyatakan berkomitmen untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi partisipasi publik. “Kami ingin transparan dalam proses pembahasan ini, tidak seperti pembahasan undang-undang lain yang kadang dilakukan di hotel dan mengundang kecurigaan,” ujar Habiburokhman dikutip dari keterangan tertulis di laman DPR, Sabtu 11 Juli 2025.

Menurut dia, seluruh proses pembahasan RUU KUHAP, termasuk soal pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM terus disiarkan secara langsung. Siaran itu juga bisa diakses di kanal YouTube resmi DPR.

Meski begitu, ia mengakui masih ada kendala dalam pengunggahan setiap perubahan pasal secara langsung. Sebab, penyusunan dan penomoran ulang pasal—yang masih disisir oleh tim perumus dan tim sinkronisasi—memang kompleks.

“Kami belum bisa mengunggah pasal yang diubah langsung karena menunggu pasal-pasal lainnya selesai disisir dan dirapikan," kata Habiburokhman. 

Dia mengatakan untuk menjamin transparansi, rapat tim perumus dan tim sinkronisasi yang biasanya tidak disiarkan, kini diminta untuk ditayangkan secara langsung. 

Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU KUHAP telah dilakukan terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Ia mengklaim Komisi Hukum telah mendengar masukan dari 53 pihak dengan beragam latar belakang. Masukan itu menjadi dasar pembahasan 1.676 daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU KUHAP yang dilaksanakan bersama pemerintah.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengklaim RUU KUHAP yang dibahas bersama panitia kerja dari Komisi III DPR telah mengakomodasi kepentingan masyarakat. Menurut Eddy, kementeriannya telah berulang kali menggelar diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk koalisi masyarakat sipil. Hasil diskusi itu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan DIM RUU KUHAP. 

“Kami melakukan diskusi yang melibatkan publik yang luar biasa ya, mulai dari kaolisi masyarakat sipil, para ahli, dan perguruan tinggi seluruh Indonesia,” ujar Eddy dalam konferensi pers di Gedung Parlemen Senayan pada Kamis, 10 Juli 2025.

Adapun DPR dan pemerintah secara resmi telah memulai rapat panitia kerja untuk membahas RUU KUHAP. Habiburokhman mengatakan RUU KUHAP yang tengah dibahas itu memuat lebih dari 334 Pasal yang memiliki 10 substansi pokok.

Beberapa substansi pokok yang dimaksud Habiburokhman itu adalah penyesuaian KUHAP dengan nilai-nilai KUHP baru, penguatan hak warga negara yang berhadapan dengan hukum, penguatan peran advokat, serta perbaikan aturan mekanisme upaya paksa.

Revisi KUHAP akan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah berlaku sekitar 44 tahun lamanya. Revisi KUHAP ini merupakan inisiasi DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.