Guru Honorer Mengeluhkan Meski Bukan Anggota PGRI, tapi Tetap Ditarik Iuran

Dia juga mengatakan penarikan iuran itu dilakukan sepihak atau tanpa persetujuan para guru non-anggota PGRI sebelumnya. “Jumlahnya juga lumayan besar untuk guru honorer terutama. Ada yang dipotong Rp60 ribu sampai Rp 100 ribu per guru,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir, mengatakan jika ada anggota keberatan dengan besaran iuran, mempersilahkannya keluar dari keanggotaan.

“Kalau mereka merasa keberatan, tinggal datang ke PGRI dan sampaikan. Kalau merasa bukan anggota PGRI tapi dipotong, pasti dikembalikan. Sederhana saja,” ujar Dudung saat dihubungi, Jumat, 27 Juni 2025.

Dudung menyatakan dalam aturan organisasi, anggota PGRI wajib membayar iuran sebagai bentuk komitmen terhadap organisasi. “Kalau sudah menjadi anggota, ya wajib membayar iuran. Jangan hanya jadi anggota, tapi terus menuntut tanpa ikut menanggung beban organisasi,” ucapnya.

Dudung menyebut iuran sebagai ‘darah daging’ organisasi. PGRI, kata dia, tidak menerima bantuan dana dari pemerintah dan sepenuhnya hidup dari iuran anggotanya.

Nominal iuran minimal secara nasional ditetapkan sebesar Rp8.000 per bulan, sebagaimana keputusan kongres. Dana itu kemudian dibagi ke berbagai jenjang: 10 persen ke PB PGRI, 20 persen ke provinsi, 30 persen ke kabupaten/kota, dan 40 persen ke tingkat cabang.

Namun di lapangan, banyak guru honorer melaporkan potongan iuran yang jauh lebih besar—antara Rp60 ribu hingga Rp100 ribu per bulan. Sebagian menyebut pemotongan dilakukan tanpa persetujuan atau penjelasan di awal.