Gibran Siap Berkantor di Papua

TEMPO.CO, Klaten - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan kesiapannya melaksanakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk penugasan khusus di Papua. Dalam menjalankan tugas itu, dia tak menampik kemungkinan akan berkantor di Papua.

"Sebenarnya bukan hal yang baru ya. Itu sejak zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022, 2021 mungkin ya," ujar Gibran saat ditemui saat kunjungan kerja di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu 9 Juli 2025. "Sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun, dan saat ini kami nunggu perintah berikutnya."

Gibran tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya soal jadwal keberangkatannya dan mulai bertugas di Papua. Namun, dia menegaskan siap kapan pun ditugaskan. Bahkan meskipun saat ini keputusan presiden belum keluar, dia mengaku siap mulai ditugaskan ke Papua.

Ia mengaku sering mengirim tim dari Sekretariat Wakil Presiden yang ditugaskan ke beberapa daerah seperti Sorong, Merauke, dan lainnya untuk mengirim alat-alat sekolah, laptop, atau melihat kesiapan program makan bergizi gratis (MBG). 

"Jadi nanti ya tinggal nunggu waktu saja dan sekali lagi saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua ini," katanya.

Untuk teknisnya, Gibran mengatakan bisa berkantor di mana saja. Tak hanya di Papua, Gibran juga bisa berkantor di Jakarta, Kebon Sirih. Bahkan Gibran mengaku siap berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang rencananya akan diresmikan pada Desember 2025.

"Sebagai pembantu presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, kritikan, evaluasi, apa pun itu," ucap dia. 

Disinggung rencananya pada saat peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2025 mendatang, Gibran meminta agar ditunggu saja. Dia menyebut akan banyak kejutan pada momentum 17 Agustus tersebut. 

"Ditunggu saja ya. Nanti banyak kejutan lah di 17 Agustus ya, ditunggu aja," katanya.

Rencana penugasan Gibran ke Papua disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas khusus kepada wapres untuk mengurusi masalah Papua.

"Bahkan kemungkinan ada kantornya wapres untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," kata Yusril dikutip dalam Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 yang dipantau via YouTube Komnas HAM pada Rabu, 2 Juli 2025.