Forum Purnawirawan TNI: Jokowi Kehabisan Akal Respons Isu Pemakzulan Gibran

TEMPO.CO, Jakarta - Inisiator Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Dwi Tjahyo Soewarsono, mengatakan usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden (wapres) tidak memiliki agenda politik atau agenda terselubung menurunkan reputasi presiden ke-7 Jokowi. Menurut Tjahyo, Jokowi bingung dan kehabisan akal untuk merespons isu pemakzulan Gibran. Sehingga, menuduh ada agenda politik menurunkan reputasi dirinya. 

"Jokowi sudah bingung mau bilang apa. Jokowi sudah kehabisan akal menghadapi kami," kata dia saat dihubungi, Selasa, 15 Juli 2025.

Jokowi sebelumnya mengatakan ada agenda besar politik di balik isu pemakzulan Gibran dan ijazah palsu. Agenda itu dinilai bertujuan menurunkan reputasi politik dirinya. 

Menurut Tjahyo, Jokowi tidak memiliki reputasi baik. Dia meyakini reputasi Jokowi akan turun dengan sendirinya karena sikapnya. 

"Tidak ada agenda terselubung untuk menurunkan reputasi Jokowi. Tidak usah diturunkan akan turun sendiri," ujar dia.

Tjahyo mengatakan Forum Purnawirawan TNI ingin menurunkan Gibran dari wapres untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Tjahyo menilai Gibran tidak memiliki kapasitas dan kemampuan sebagai seorang wapres. 

Tjahyo menegaskan Forum Purnawirawan TNI juga mengusulkan pemakzulan Gibran secara terang-terangan. Buktinya, Forum mengirimkan surat pemakzulan Gibran kepada DPR. "Ngapain kami mengirim surat ke DPR? Ngapain kami deklarasi kalau agenda terselubung? Ini sudah terang agendanya," ujar dia.

Tjahyo khawatir Gibran akan membuat pemerintahan kacau balau bila Prabowo berhalangan tetap menjadi presiden. Dalam mekanisme hukum tata negara, presiden akan digantikan wapres bila berhalangan karena sakit atau meninggal dunia. 

"Semua urusan itu hanya Tuhan yang tahu. Kalau Prabowo sakit atau berhalangan tetap. Saya tanya sekarang, siapa yang naik? Kan Gibran yang naik," kata dia. 

Bila itu terjadi, Tjahyo khawatir Gibran yang diangkat sebagai pengganti presiden tidak bisa mengelola pemerintahan. Tjahyo meragukan kemampuan Gibran. 

Belum lagi, banyak menteri kabinet merah putih merupakan menteri di zaman Presiden ke-7 Jokowi. Menurut Tjahyo, ada dugaan beberapa menteri melakukan tindakan korupsi. Bila Gibran menggantikan Prabowo, Tjahyo membayangkan masyarakat tidak sejahtera. 

Ditemui wartawan di kediamannya, Jokowi sempat menuduh ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Agenda itu dinilai bertujuan menurunkan reputasi politik dirinya. Namun, dia menyikapi hal itu biasa saja. "Tapi bagi saya ini biasa-biasa saja," kata Jokowi saat ditemui wartawan di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo pada Senin, 14 Juli 2025. 

Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah mengajukan surat ke DPR dan MPR soal pemakzulan Gibran. Namun hingga kini, belum ada pembahasan apa pun ihwal surat dari para purnawirawan tersebut.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sedang mengkaji surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran itu. "Prosesnya itu masih dalam mekanisme yang ada," ucap Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Juli 2025.