Forum Purnawirawan TNI Harap Parlemen Respons Surat Pemakzulan Gibran Akhir Bulan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Purnawirawan Prajurit TNI berharap DPR dan MPR RI memberikan respons surat pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada akhir bulan ini.

Perwakilan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Dwi Cahyo Suwarsono, mengungkapkan hal tersebut sebagai tenggat waktu. 

“Kami sudah punya deadline untuk DPR menjawab surat kami, meski dalam surat tidak dicantumkan,” kata Dwi Cahyo saat dihubungi Tempo, 27 Juni 2025.

Mantan Hakim Agung ad hoc 2022 ini mengatakan, forum purnawirawan masih akan mempertimbangkan langkah selanjutnya apabila DPR dan MPR tidak menjawab surat mereka. 

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan DPR RI tidak serius menanggapi aspirasi publik apabila tidak merespons surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ia juga mengatakan tidak ada cara lain memakzulkan Gibran selain lewat DPR-MPR.

“Saya pikir sulit ada cara lain kalau DPR tidak bergerak,” kata Feri kepada Tempo. 

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pimpinan DPR belum menerima surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia beralasan, DPR baru saja membuka masa sidang ke-IV tahun 2024-2025.

"Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 24 Juni 2025. 

Dasco menjelaskan bahwa setiap surat yang masuk akan dibahas di rapat pimpinan dan berlanjut di Badan Musyawarah. Politikus Partai Gerindra itu berujar, mekanisme tersebut bisa dimulai pekan depan. Saat ini, Dasco mengatakan bahwa DPR melangkah dengan penuh perhitungan untuk menyikapi akankah menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran.

"Belum lihat, ini baru masuk masa sidang," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 24 Juni 2025. 

Menurut Puan, semua surat yang masuk saat masa reses masih di bagian Sekretariat Jenderal DPR. 

Puan pun tak menjawab akankah surat itu dibacakan dalam rapat paripurna berikutnya.  

Adapun Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan belum mendapat informasi lanjutan mengenai surat dadi Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Menurut Muzani, Sekretariat Jenderal MPR belum melaporakan surat itu kepada dirinya.

“Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini,” ucap Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 25 Juni 2025.

Muzani mengatakan belum ada komunikasi antarpimpinan MPR soal usulan pencopotan Gibran dari posisi wakil presiden. “Belum, barangkali entah ada atau sudah ada, saya belum tahu,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.

Ihwal pembahasan dengan pimpinan Parlemen lainnya seperti dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Muzani juga menyatakan belum ada. “Saya dengan Pak Dasco sering ketemu tapi tidak membicarakan itu, membicarakan yang lain,” tutur Muzani.

Pada 2 Juni 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi bersurat ke Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusulkan pemakzulan Gibran. Dalam surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan sejumlah pandangan hukumnya ihwal alasan mengapa Gibran patut digulingkan.

Mereka memandang proses pencalonan putra sulung mantan presiden, Joko Widodo, ini tak lepas dari intervensi relasi keluarga lewat ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Anwar Usman.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai proses pencalonan yang melibatkan paman Gibran bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan asas fair trial dalam hukum tata negara.

Para pensiunan tentara itu juga menyoroti nilai kepatutan dan kepantasan yang dimiliki Gibran sebagai seorang wakil presiden. Menurut Forum Purnawirawan Prajurit TNI, mantan wali kota Solo itu masih minim kapasitas dan pengalaman untuk menjabat sebagai RI 2.

"Sangat naif bagi negara ini bila memiliki seorang wakil presiden yang tidak patut dan tidak pantas untuk memimpin rakyat Indonesia sebesar ini," kata Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio, mengutip isi surat tersebut.

Dugaan keterkaitan Gibran dalam akun Kaskus bernama Fufufafa juga dimasukkan dalam argumentasi hukum para pensiunan tentara tersebut. Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menyinggung dugaan korupsi yang menyeret Gibran dan adiknya, Kaesang Pangarep yang dilaporkan oleh Ubedilah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2022 silam.

"Berdasarkan uraian tersebut, kami mendesak agar DPR segera memproses pemazkulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ujarnya.