Fadli Zon Tak Masalah Ada Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah dari DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kebudayaan Fadli Zon tidak mempermasalahkan rencana DPR RI membentuk tim supervisi untuk mengawasi proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Bahkan, Fadli Zon menyambut baik kehadiran tim tersebut.

“Ya bagus. Itu memang DPR mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, supervisi. Dengan begitu menurut saya akan lebih bagus,” kata Fadli Zon saat ditemui Tempo di kantornya di Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.

Fadli juga mengungkapkan draf penulisan ulang sejarah Indonesia akan dibuka ke publik pada 20 Juli 2025. Ia mengatakan, tak hanya draf penulisan sejarah nasional yang dipublikasikan, tim penulis dan editor yang terlibat dalam proyek ini akan memaparkan langsung draf final ini. “Sekarang dalam proses penulisan akhir dan mungkin editing fisik,” ujarnya.

Fadli mengatakan draf yang dipublikaskan akan diuji di Perguruan Tinggi. Ia akan mengundang semua kampus untuk menguji draf final penulisan ulang sejarah nasional  Indonesia. “Nanti akan diuji publik di Perguruan Tinggi. Kita undang semua,” ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI akan membentuk tim supervisi untuk mengawasi penulisan ulang sejarah yang tengah dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tim supervisi ini guna memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik.

Dasco menyebut bahwa tim supervisi ini telah mendapatkan persetujuan dari Ketua DPR Puan Maharani. Menurut dia, tim khusus ini akan diisi oleh Komisi III DPR RI yang membawahi bidang hak asasi manusia dan juga Komisi X DPR selaku mitra kerja Kementerian Kebudayaan. Ia mengklaim alat kelengkapan dewan yang diterjunkan ke dalam tim itu akan bekerja secara profesional.

Dengan adanya tim supervisi, politikus Gerindra itu berharap penulisan ulang sejarah yang digagas pemerintah tidak lagi menjadi polemik. Ia juga menjanjikan bahwa hal-hal yang menjadi kontroversi dalam penulisan ulang sejarah akan menjadi perhatian khusus bagi tim tersebut.

"Akan menjadi perhatian khusus oleh tim ini dalam melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah," kata Dasco dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antara, Ahas, 6 Juli 2025. 

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Fadli Zon tidak terburu-buru dalam menyelesaikan penulisan ulang sejarah Indonesia agar tidak ada fakta-fakta yang dihilangkan dalam proses penulisan.

“Jangan terburu-buru, kita lihat fakta sejarahnya bagaimana,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025.

Komisi X DPR sempat memanggil Fadli Zon pada Rabu, 2 Juli 2025. Dalam rapat di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Fadli diminta memberikan klarifikasi mengenai kekisruhan yang terjadi belakangan ini, termasuk soal penulisan ulang sejarah. Yang paling disorot adalah pernyataan Fadli tentang pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998 hanya rumor.

Di hadapan Komisi X, Fadli mengatakan tujuan penulisan ulang sejarah untuk memperbarui narasi sejarah yang belum pernah tersampaikan. Di samping itu, kata dia, penulisan ulang untuk menghadirkan narasi positif sebagai upaya pemersatu bangsa di tengah perbedaan.

“Jadi tone-nya kita positif juga, mengembangkan termasuk pencapaian di dunia internasional yang luar biasa dengan konferensi Asia Afrika, gerakan nonblok, dan lain-lain gitu ya. Kita berharap sejarah ini sebagai pemersatu bangsa kita dari berbagai masing-masing perbedaan,” ucapnya.

Fadli menyebut penulisan sejarah ini bukan proyek baru, melainkan kelanjutan dari misi Kementerian Kebudayaan sejak awal dibentuk. Penulisan akan dilakukan dalam 10 jilid besar yang mencakup seluruh periode sejarah Indonesia, mulai dari masa prasejarah hingga era Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan tim penulis terdiri dari para guru besar, doktor, akademisi, serta pakar-pakar sejarah, arkeologi, antropologi, hingga arsitektur dari berbagai wilayah Indonesia. Mereka dibagi berdasarkan periode keahlian masing-masing, dengan sistem editor per jilid dan satu editor umum.

Langkah ini, kata Fadli, bertujuan agar penulisan sejarah lebih objektif dan berbasis perspektif Indonesia, bukan narasi kolonial seperti yang selama ini mendominasi.

“Kalau versi Belanda, agresi militer mereka disebut politionele actie. Bung Tomo dianggap ekstremis. Tapi bagi kita, Bung Tomo adalah pahlawan nasional. Maka penulisan ini kita dasarkan pada perspektif Indonesia-sentris,” katanya, dikutip dalam keterangan resminya, 29 Mei 2025.

Penulisan ulang sejarah Indonesia ditargetkan selesai dan diluncurkan menjelang 17 Agustus 2025 sebagai bagian dari perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

Dede Leni Mardianti, Dandi Bajuddin dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini