TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Deddy Sitorus mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mengurus masalah Papua. Deddy menilai hal itu sebagai bentuk penghormatan Prabowo; sebab ayah Gibran, mantan presiden Joko Widodo, merupakan kepala negara paling sering berkunjung ke Papua.
“Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang-pergi, datang-pergi,” kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ini ditemui di kompleks parlemen, Senyan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 8 Juli 2025. “Itu akan menjadi kehormatan besar buat Gibran kalau dia mau berkantor di sana. Hands on terhadap masalah-masalah yang ada.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Deddy, pekerjaan rumah terbesar Gibran dalam menghadapi masalah papua adalah menghadirkan keadilan. Sebab setelah 10 tahun pembangunan infrastruktur digenjot, masih ada beberapa catatan di bidang pendidikan hingga ekonomi.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP ini mengetahui masih banyak kasus warga rela menukar hasil tani dan kebun untuk sekotak indomie. Dia juga menyebut banyak rakyat yang belum menikmati hasil konsesi sawit hingga tambang yang ada di Papua. “Keadilan itu apa? Satu komunitas kalau mau naik kelas, tentu pendidikannya harus nomor satu,” katanya.
Keputusan Prabowo mengutus Gibran dalam menangani masalah papua disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. "Bahkan kemungkinan ada kantornya wapres untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," kata Yusril dikutip dalam Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 yang dipantau via YouTube Komnas HAM pada Rabu, 2 Juli 2025.
Yusril mengatakan, pihaknya sudah membahas rencana ini. Menurut Yusril, menyelesaikan masalah Papua menjadi penugasan khusus pertama dari Prabowo kepada Gibran. "Nantinya penugasan bisa dalam bentuk keppres atau keputusan presiden, " ujar dia.
Nantinya, Gibran akan ditugaskan untuk mempercepat pembangunan Papua. Selain itu, Gibran akan mengurusi masalah HAM di Papua. Gibran, kata dia, akan memantau cara aparat menangani masalah Papua. "Dan bagaimana aparat menangani masalah Papua, " ujar dia.