DPRD Provinsi DKI Jakarta Dukung Transportasi PublikTerintegrasi

INFO NASIONAL – Dengan adanya TransJabodetabek, upaya mewujudkan sistem transportasi publik yang terintegrasi di kawasan Jabodetabek kini semakin nyata. TransJabodetabek digagas untuk menjawab permasalahan klasik seperti kemacetan, polusi udara, dan ketimpangan akses transportasi di wilayah megapolitan yang dihuni lebih dari 30 juta jiwa.

TransJabodetabek merupakan bagian dari sistem transportasi terintegrasi yang menghubungkan berbagai moda angkutan seperti bus Transjakarta, LRT, MRT, KRL, dan angkutan pengumpan (feeder) di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Layanan tersebut tidak hanya mengandalkan integrasi fisik, namun juga integrasi tarif, waktu, serta informasi layanan.

Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menilai, adanya TransJabodetabek dapat mengatasi kemacetan dan menurunkan polusi udara atau emisi karbon. Khususnya di Kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya.

TransJabodetabek sejalan dengan konsep aglomerasi Pulau Jawa. Yaitu, keterhubungan antarwilayah menjadi kunci dalam membangun sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi. “Karena Jakarta sebagai pusat aktvitas ekonomi nasional tidak bisa berdiri sendiri,” kata Pandapotan.

Dia pun mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi sekitar. Pemerintah Pusat dalam hal perencanaan rute, integrasi moda, maupun skema subsidi. “Kita berharap, masyarakat mempunyai pilihan transportasi yang aman, nyaman, dan efisien. Mendorong peralihan nyata dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” kata dia.

Sementara itu, terkait sosialisasi rute baru Transjabodetabek, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengingatkan perlunya melengkapi fasilitas dan petunjuk bagi pengguna. “Keberadaannya benar-benar diketahui dan dirasakan masyarakat pada koridor-koridor yang dilalui,” kata dia.

Dia pun mendorong keterlibatan aktif seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam sosialisasi, mulai dari wali kota hingga lurah. Efek sosialisasi rute baru bermanfaat bagi para pekerja. Bahkan menarik digunakan siapa saja, sepanjang hari.

“Sekaligus memperkenalkan keberadaan obyek-obyek yang menarik pada koridor-koridor tersebut,” kata Wahyu. Menurut dia, evaluasi secara berkala oleh Transjakarta terhadap operasional rute baru sangat penting.

Pelayanan bisa maksimal dan dapat mewujudkan target mengganti seluruh armada bus dengan bus listrik pada 2030. Target tersebut bukan hanya untuk layanan di Jakarta, tetapi juga untuk seluruh wilayah yang masuk kawasan aglomerasi. “Ini komitmen untuk mengurangi polusi udara,” ujar Wahyu.

Transportasi terintegrasi menurut dia memiliki sejumlah manfaat, salah satunya efisiensi perjalanan. Dengan adanya sistem satu tiket dan jaringan rute yang saling terhubung, masyarakat tidak perlu berganti-ganti kendaraan secara terpisah. Hal ini mempercepat waktu tempuh dan mengurangi biaya perjalanan harian.

Selain itu transportasi terintegrasi mengurangi kemacetan dan polusi. Semakin banyak masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum akan berdampak langsung. Kemacetan berkurang. Bahkan, akses juga bisa lebih merata. Warga di pinggiran Jakarta seperti Cileungsi, Parung, atau Tangerang Selatan kini punya akses lebih mudah ke pusat kota melalui jaringan TransJabodetabek.

Transjabodetabek juga menjangkau terminal, stasiun, hingga permukiman padat. Kehadiran TransJabodetabek bukan sekadar proyek transportasi, tetapi tonggak penting menuju kehidupan kota yang lebih tertata dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, sistem ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, pemerataan pembangunan, dan kualitas hidup warga yang lebih baik. Dengan sinergi berbagai pihak, TransJabodetabek adalah bukti nyata bahwa integrasi transportasi bukan lagi mimpi, melainkan kenyataan yang sedang dibangun untuk masa depan.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Nova Harivan Paloh meminta PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) meningkatkan kenyamanan dan pelayanan kepada para pelanggan. Menurut Nova, meskipun tarif Bus Transjakarta dipatok flat yakni Rp 2.000 di pukul 05.00 hingga 07.00 WIB, dan Rp 3.500 sekali jalan, jangan sampai menurunkan kualitas kenyamanan dan fasilitas layanan yang diberikan.

“Dengan harga yang sangat ekonomis, tentu ada gairah masyarakat untuk menggunakan Transjakarta. Kita harus ada penopang juga terkait kenyamanan fasilitas, seperti halte dan layanannya,” kata Nova saat rapat kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Khusus halte dan bus stop yang ada di wilayah pinggiran Jakarta maupun di daerah penyangga atau luar Jakarta diminta untuk memiliki fasilitas yang sama dengan di pusat kota. “Saya rasa sekarang sudah cukup baik, tapi struktur layanannya harus disamakan di seluruh wilayah. Kalau Dukuh Atas, HI, itu sudah culup baik. Tetapi fokus juga (halte) yang di wilayah pinggiran,” kata Nova.

Nova berharap pelayanan yang diterima para pelanggan lebih optimal. “Ada penambahan armada untuk mencukupi kebutuhan. Menghindari lamanya waktu tunggu (headway), dan penumpukan penumpang,” kata Nova.

PT Transjakarta juga diminta lebih memperkuat branding agar masyarakat mengetahui Bus Transjakarta adalah salah satu transportasi publik kebanggaan milik Pemprov DKI Jakarta. “Kita harus menguatkan brandingnya. Udah harganya ekonomis, nyaman dan koridornya bagus. Agar semakin banyak yang menggunakan bus Transjakarta,” kata Nova. (*)