DPR Usul BP Haji Diubah Jadi Kementerian

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Ansory Siregar mengusulkan agar Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) diubah menjadi kementerian. Usul itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama dengan BP Haji di gedung DPR, pada Senin, 7 Juli 2025. 

Politisi Partai Keadilan Sosial ini mulanya mengkritik penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ia mengatakan hasil pengawasannya selama tiga tahun berturut-turut menjadi anggota tim pengawas haji dari DPR, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang dinilainya paling semrawut.  

Ia pun khawatir pengelolaan ibadah haji semakin tidak maksimal ketika diserahkan ke BP Haji. "Kementerian saja begitu, apalagi berada di bawah badan (Haji)," ujar Ansory. 

Pertimbangan itu yang mendorong Ansory meminta kepada pimpinan BP Haji untuk membujuk Presiden Prabowo Subianto sehingga bersedia menaikan status Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Penyelenggara Haji. "Makanya saya dan fraksi menginginkan bagaimana caranya Gus Irfan  (Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf) melobi Presiden. Apapun ceritanya, kalau bisa setelah Undang-Undang Haji ini langsung ganti jadi kementerian," kata Ansory. 

BP Haji merupakan lembaga baru yang dibentuk di awal pemerintahan Prabowo Subianto berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun 2024. Prabowo ingin ibadah haji dikelola oleh sebuah lembaga yang terpisah dari urusan keagamaan lain. Sesuai rencana, Kementerian Agama terakhir kali mengurus ibadah haji pada tahun ini. Setelah itu, pengelolaan ibadah haji 2026 diserahkan ke BP Haji.

Irfan Yusuf merespons positif usulan tersebut. Ia berharap, ketika BP Haji berubah menjadi kementerian, timnya memiliki eksistensi yang lebih kuat. "Dengan kementerian akan lebih mudah dalam koordinasi dengan berbagai pihak terutama pihak-pihak di luar negeri," kata Irfan saat ditemui seusai rapat dengan Komisi VIII DPR.

Meski begitu, Irfan belum menentukan langkah konkret mengenai respons lembaganya atas usulan penggantian BP Haji menjadi kementerian tersebut. Ia justru menunggu usulan resmi dari DPR kepada pemerintah. "Itu sekali lagi itu domainnya teman-teman di DPR untuk disampaikan ke pemerintah," kata dia. 

Irfan mengatakan saat ini BP Haji fokus melakukan transisi pengelolaan ibadah haji dari Kementerian Agama ke lembaganya. Ia menargetkan BP Haji bisa mengambil alih persiapan haji mulai bulan ini. "Kami berupaya berusaha secepat mungkin karena pertengahan Juli sudah mulai akan keluar jumlah kuota haji dari pemerintah Arab Saudi," kata politikus Partai Gerindra ini.