TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Komisi VI dan Komisi XI sebagai mitra kerja bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Keputusan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, yang mempimpin sidang hari ini, mengatakan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi pada Senin, 30 Juni 2025, memutuskan Danantara menjadi mitra Komisi VI dan Komisi XI DPR RI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Danantara menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI dalam kaitannya dengan pengelolaan operasional BUMN,” ucap Adies di ruang rapat, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Juli 2025.
Sementara itu, Danantara menjadi mitra Komisi XI dalam kaitannya dengan pengelolaan penugasan negara dan pemberian subsidi. “Guna memastikan kelancaran distribusi barang atau jasa bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga ekonomi,” kata Adies lagi.
Politikus Partai Golkar itu kemudian menanyakan persetujuan anggota Dewan yang hadir. “Apakah penetapan BPI Danantara menjadi mitra kerja Komisi VI dan Komisi XI tersebut dapat disetujui?” ujar Adies.
Peserta rapat pun menjawab, “Setuju.”
Adapun Presiden Prabowo Subianto meluncurkan BPI Danantara pada Senin, 24 Februari 2025, di Istana Kepresidenan, Jakarta. Kepala Negara mengklaim masyarakat patut berbangga lantaran Danantara merupakan salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia, dengan total US$ 900 miliar asset under management (AUM) atau aset dalam pengelolaan.
Prabowo mengungkap akan mengalokasikan gelombang pertama investasi di Danantara senilai US$ 20 miliar untuk puluhan proyek strategis nasional. “Kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar akan difokuskan pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan,” kata Prabowo dalam pidato peresmian Danantara yang dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.