DPR Soroti Mahalnya Perayaan 17 Agustus di IKN saat Era Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai wajar keputusan pemerintah tidak menggelar perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Menurut dia, upacara peringatan hari kemerdekaan cukup digelar di Jakarta saja.

Sebab, upacara di IKN membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dia berkaca dari perayaan kemerdekaan tahun lalu. Upacara tersebut merupakan peringatan HUT RI pertama dan satu-satunya di IKN.

Saat itu, mantan presiden Joko Widodo memerintahkan IKN menggelar upacara 17 Agustus pada tahun terakhirnya sebagai kepala negara. "Perayaan di IKN kalau kita rujuk pada perayaan yang pernah dilakukan di sana, tentu akan menggunakan anggaran yang tidak sedikit," kata Rifqinizamy di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 23 Juli 2025.

Rifqinizamy mencontohkan beberapa fasilitas di IKN yang membutuhkan biaya besar jika digunakan untuk perayaan 17 Agustus. Di antaranya untuk transportasi dan akomodasi para tamu negara.

Tamu-tamu itu, kata dia, hampir pasti datang dari luar kota. Sebab, kebanyakan mereka adalah pejabat pemerintahan dan pegawai negeri sipil. "Karena orang yang akan merayakan di IKN masih bermukim di Jakarta, masih beraktifitas di Jakarta," ucap politikus Partai NasDem itu.

Maka dari itu, Rifqinizamy menilai pemerintah selazimnya tidak melakukan pemborosan anggaran. Apalagi, kata dia, Presiden Prabowo Subianto sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Inpres tersebut menginstruksikan pemangkasan anggaran di berbagai sektor pemerintahan.

Rifqinizamy menilai pemerintah juga tak perlu menggelar upacara 17 Agustus di IKN karena saat ini status ibu kota masih dipegang Jakarta. Kondisi itu juga yang membuat banyak pejabat negara dan pegawai negeri harus melakukan perjalanan jauh jika merayakan HUT RI di IKN.

Karena itu, kata dia, NasDem mendorong Prabowo segera meneken keputusan presiden agar ibu kota pindah ke IKN. Dengan demikian, IKN bisa segera dihidupi oleh para aparat negara.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan upacara 17 Agustus 2025 akan diselenggarakan di Jakarta. Dia mengatakan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah membentuk panitia. "Kantor Komunikasi Kepresidenan juga masuk dalam kepanitiaan,” kata Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta, pada Rabu, 16 Juli 2025. Pengumuman tersebut mengonfirmasi bahwa upacara kenegaraan HUT 17 Agustus tidak akan digelar di Ibu Kota Nusantara.

Mantan presiden Joko Widodo tidak mempersoalkan rencana pemerintah yang akan menyelenggarakan upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di Jakarta. Kondisi itu berbeda saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Tahun lalu, upacara digelar di IKN.

“Semua keputusan pemerintah, kita harus dukung,” ujar Jokowi saat ditemui wartawan di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jumat, 18 Juli 2025 lalu.

Menurut Jokowi, keputusan tersebut pastinya sudah melalui pertimbangan yang matang. Ditanya apakah sudah diundang untuk menghadiri upacara, ia mengatakan bahwa acara tersebut masih lama.