DPR Serahkan Nasib Satria Arta Kumbara ke Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan sepenuhnya nasib tentara bayaran Rusia Satria Arta Kumbara kepada pemerintah. Satria merupakan mantan personel Marinir TNI AL yang meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memulangkannya ke Tanah Air dan membantunya kembali menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

"Kami serahkan itu nanti kepada TNI dan Kementerian Luar Negeri," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Jumat, 25 Juli 2025.

Dasco menyebut latar belakang yang membuat Satria menjadi tentara bayaran Rusia masih simpang siur. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan bahwa keputusan atas permintaan Satria berada di tangan pemerintah.

"Keinginan yang bersangkutan untuk kembali tentunya (keputusannya) di TNI, itu ada aturan-aturan yang mengikat dan mesti diikuti dan juga ada prosedur yang mesti dijalani," ujarnya. 

Satria sebelumnya memohon pertolongan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono agar membantunya kembali ke Indonesia. Dia juga meminta bantuan pemerintah untuk mengembalikan status kewarganegaraannya.

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah mencari solusi terbaik atas permintaan Satria. Prasetyo menyampaikan saat ini Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Hukum sedang berdiskusi membahas permintaan Satria.

"Koordinasi untuk mencari jalan keluar terbaik," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli 2025.

Adapun pada 22 Juli lalu, Kementerian Luar Negeri mengatakan terus berkomunikasi dan memantau keberadaan Satria Arta Kumbara. “Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Moskow tetap memantau keberadaan dan melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan,” kata juru bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat, kepada Tempo, Selasa. Namun, diplomat yang disapa Roy ini mengatakan, status kewarganegaraan Satria menjadi wewenang Kementerian Hukum.