TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Adies Kadir secara resmi mengesahkan sepuluh Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten-Kota menjadi Undang-Undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR dan mendapat persetujuan oleh anggota dewan yang hadir.
Pilihan editor: Kenapa Pengangkatan Guru Honorer Skema PPPK Tak Adil
"Kami menanyakan kepada fraksi-fraksi terhadap 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten-Kota di Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan Provinsi Sulawesi Utara, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang, setuju, ya, terima kasih," kata Adies di Ruang Rapat Paripurna, pada Kamis 24 Juli 2025.
Sebelum pengesahan dilakukan, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan pentingnya pembentukan sepuluh undang-undang baru ini. Ia menyebut, setiap kabupaten dan kota memang seharusnya memiliki aturan khusus yang mengatur pembentukannya sendiri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selama ini, sejumlah daerah masih digabung dalam satu undang-undang, sehingga dinilai kurang ideal. Menurut Rifqi, langkah ini sesuai dengan amanat Pasal 18 Ayat 1 UUD 1945.
Politikus dari Partai NasDem itu juga menegaskan bahwa pembentukan undang-undang baru ini diharapkan dapat memperbaiki sistem regulasi terkait pembentukan daerah.
Ia berharap, aturan yang lebih spesifik ini bisa mencegah terjadinya konflik hukum dan administrasi, terutama yang muncul akibat dasar hukum yang sudah tidak lagi relevan.
“Undang-undang ini juga diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan dan kebutuhan hukum yang berkembang di pemerintahan daerah maupun masyarakatnya,” ujar Rifqi.
Berikut daftar 10 RUU yang disahkan DPR menjadi Undang-Undang.
1. RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo
2. RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo
3. RUU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara
4. RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara
5. RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara
6. RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara
7. RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara
8. RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara
9. RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara
10. RUU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara