Dilema Sound Horeg Diminati dan Ditolak

Sound horeg istilah yang merujuk hiburan keliling menggunakan sistem suara berdaya tinggi, dianggap sebagian kalangan sebagai hiburan rakyat yang meriah. Akan tetapi, praktik ini memunculkan polemik yang terus disoroti mengenai terkait ketertiban umum dan pengaruhnya terhadap kesehatan pendengaran.

Fenomena sound horeg belakangan makin disoroti, terutama setelah munculnya fatwa haram. Pada 26–27 Juni 2025, Pondok Pesantren Besuk di Pasuruan, Jawa Timur, menggelar pertemuan Forum Satu Muharram (FSM) yang menghasilkan fatwa haram sound horeg. 

Akademisi Universitas Muhammadiyah Surabaya Radius Setiyawan memandang sound horeg memiliki nilai artistik dan potensi kreatif sebagai bagian dari ekspresi budaya populer Menurut Radius, tanpa adanya edukasi, regulasi, dan sensitivitas sosial, fenomena tersebut dapat menjadi gangguan ketimbang hiburan. “Bukan berarti sound horeg sepenuhnya negatif. Sebagai ekspresi budaya populer, ia tetap punya nilai artistik dan potensi kreatif," kata dosen bidang kajian media dan budaya itu.

Ia mafhum salah satu keluhan utama masyarakat karena tingkat kebisingan sound horeg yang melebihi ambang batas pendengaran. "Kondisi ini dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan, terutama di lingkungan padat penduduk, dekat tempat ibadah, atau pada malam hari," katanya.

Suara dan Kelas Sosial

Radius memandang fenomena sound horeg sebagai cerminan perubahan sosial dalam arus modernisasi dan globalisasi.“Anak muda yang mengadopsi sound horeg mungkin ingin menunjukkan identitas mereka yang lebih progresif atau bahkan menentang norma-norma budaya tradisional,” ucapnya.

Regulasi untuk Sound Horeg

Radius mengatakan pentingnya regulasi yang adil dan transparan dalam memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) terhadap sound horeg. "Jika tidak dikelola dengan baik, perlindungan HAKI bisa mengarah pada monopoli dan menghambat perkembangan karya-karya baru yang terinspirasi dari sound horeg itu sendiri," ucapnya.

Menurut Agung Damarsasongko, selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), penting untuk membedakan antara kreativitas yang patut dilindungi dan praktik yang merugikan masyarakat. “Kita harus bisa membedakan terlebih dahulu mana yang merupakan suatu kreativitas yang penting untuk dilindungi kekayaan intelektualnya, mana dampak yang merugikan untuk masyarakat,” kata Agung, pada 30 April 2025, seperti dikutip situs web DJKI.

Fatwa Haram

Fatwa haram yang dikeluarkan oleh FSM Pasuruan tersebut berdasarkan forum diskusi keagamaan yang melibatkan para kiai dan santri atau bahtsul masail. Muhib Aman Ali, selaku pimpinan Ma'had Aly Pondok Pesantren Besuk, menjelaskan keputusan tersebut tidak muncul secara mendadak. “Sound horeg sudah sangat meresahkan, khususnya di wilayah Jawa Timur seperti Pasuruan dan Malang sejak masa pascapandemi,” katanya, menurut situs web MUI.

Muhib menjelaskan, fatwa ini tidak bermaksud mematikan sektor ekonomi, khususnya usaha penyewaan sound system. Ia membedakan antara sound system yang digunakan dalam acara pernikahan dengan sound horeg yang dimaksud dalam fatwa. “Yang kami fatwakan haram adalah pertunjukan keliling yang memenuhi tiga kriteria tadi,” katanya.

Bram Setiawan, Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini