Dedi Mulyadi Usul Perubahan Struktur Gaji Anggota DPRD

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan perubahan struktur gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Menurut Dedi, saat ini ketentuan gaji para legislator di tingkat provinsi dan kabupaten/kota membuat mereka kerap melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.

Selama ini, kata Dedi, anggota DPRD mendapat insentif tunjangan jika melakukan perjalanan dinas. Mereka pun harus bolak-balik ke luar kota jika ingin mendapat pemasukan tambahan. "Mencarinya itu harus dari perjalanan dinas," kata Dedi saat menghadiri rapat koordinasi pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis, 10 Juli 2025.

Dedi berujar ketentuan itu tidak efektif. Sebab, anggaran daerah yang digunakan untuk menggaji para legislator jadi mengalir ke daerah lain. "Kan kasian daerah-daerah yang dapat (pemasukan) dari pajak, misalnya pajak dari restoran kecil, kemudian dipakai makan di restoran kota besar," kata mantan bupati Purwakarta tersebut seperti dikutip dari siaran video di YouTube KPK.

Maka dari itu, Dedi mengusulkan agar struktur gaji para anggota DPRD diperbarui. Menurut dia, insentif tunjangan seharusnya bukan diberikan untuk perjalanan dinas.

Dedi berkata akan lebih baik jika insentif diberikan berdasarkan rapat-rapat yang mereka ikuti di DPRD. "Kalau sudah seperti ini, anggota DPRD akan setiap hari di kantor. Karena kalau tidak ke kantor, tidak rapat, tidak dapat take home pay," tutur politikus Partai Gerindra itu.

Dedi berujar ketentuan itu juga akan memperbesar dana APBD yang bisa digunakan untuk pembangunan daerah. Sebab, anggaran daerah tidak perlu lagi dipakai untuk membeli tiket pesawat hingga menyewa hotel saat perjalanan dinas.

Di sisi lain, kata Dedi, take home pay atau gaji anggota DPRD juga akan menjadi lebih besar. Dia menyebut mereka juga bakal cenderung membelanjakannya di daerah masing-masing. "Setelah itu, ekonominya akan berputar lokal di daerah itu," kata Dedi.

Pada kesempatan berbeda, Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Nuryadi pernah mengatakan gaji legislator sudah cukup. "Mohon maaf bukan sombong, tapi bayaran anggota dewan itu sudah akeh, maka kudu disyukuri. Tidak boleh keluar dari tugas pokoknya yaitu mewakili rakyat,” kata Nuryadi pada Senin, 16 Juni 2025 seperti dikutip Antara.

Nuryadi menekankan pentingnya integritas anggota legislatif dalam menjalankan tugas pokok tanpa menyimpang dari fungsi utamanya sebagai wakil rakyat. Menurut dia, gaji anggota DPRD sudah mencukupi, sehingga mereka tidak boleh menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.