Dasco: DPR Sedang Rumuskan Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengkonfirmasi bahwa legislator Senayan tengah merumuskan pembentukan tim supervisi terhadap proyek penulisan ulang sejarah yang dijalankan Kementerian Kebudayaan. Tim tersebut dibentuk menyusul polemik yang muncul atas sejumlah konten dalam naskah sejarah baru.

“Sedang dalam perumusan,” kata Dasco melalui pesang singkat pada Kamis, 10 Juli 2025.

Menurut Dasco, tim supervisi akan melibatkan dua komisi di DPR, yakni Komisi III yang membawahi hak asasi manusia (HAM) dan Komisi X selaku mitra kerja Kemenbud. Ia belum merinci secara lengkap komposisi dan kewenangan tim, namun menegaskan proses pembentukan masih berjalan.

Penulisan ulang sejarah nasional menjadi sorotan publik setelah sejumlah isi dan pendekatan yang diambil Kemenbud dinilai problematis oleh sejarawan dan kelompok masyarakat sipil. Dasco mengatakan pembentukan tim ini bertujuan memastikan proses penyusunan sejarah dilakukan secara akuntabel dan tidak menyimpang dari prinsip objektivitas.

Menbud Fadli Zon tidak mempermasalahkan rencana DPR membentuk tim supervisi untuk mengawasi proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Bahkan, Fadli Zon menyambut baik kehadiran tim tersebut.

“Ya bagus. Itu memang DPR mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, supervisi. Dengan begitu menurut saya akan lebih bagus,” kata Fadli Zon saat ditemui di kantornya di Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.

Fadli juga mengungkapkan draf penulisan ulang sejarah Indonesia akan dibuka ke publik pada 20 Juli 2025. Ia mengatakan, tak hanya draf penulisan sejarah nasional yang dipublikasikan, tim penulis dan editor yang terlibat dalam proyek ini akan memaparkan langsung draf final ini. “Sekarang dalam proses penulisan akhir dan mungkin editing fisik,” ujar dia. 

Komisi X DPR sempat memanggil Fadli Zon pada Rabu, 2 Juli 2025. Dalam rapat di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Fadli diminta memberikan klarifikasi mengenai kisruh yang terjadi belakangan ini, termasuk soal penulisan ulang sejarah.

Yang paling disorot adalah pernyataan Fadli tentang pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998 hanya rumor. DPR akhirnya berencana membentuk tim supervisi untuk mengawasi penulisan ulang sejarah yang tengah dilakukan oleh Kemenbud.