Catatan Ombudsman atas Sejumlah Persoalan dalam SPMB

OMBUDSMAN Republik Indonesia menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB di sejumlah daerah. SPMB adalah pengganti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang digunakan pada tahun ajaran sebelumnya. SPMB mencakup empat jalur, yaitu jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi.

Pendaftaran SPMB tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) telah dimulai di berbagai wilayah pada 19 Mei 2025.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Gogot Suharwoto mengklaim pelaksanaan SPMB dari awal dibuka hingga awal Juli 2025 berjalan dengan baik. “Hingga awal bulan ini pelaksanaan SPMB telah berjalan dengan baik,” kata dia dalam keterangan resmi pada Kamis, 3 Juli 2025.

Namun masih ditemukan sejumlah persoalan di berbagai daerah. Ombudsman RI menemukan dugaan manipulasi hingga kursi titipan dalam pelaksanaan SPMB di sejumlah daerah.

Ombudsman Soroti Minimnya Sosialisasi SPMB Banten

Ombudsman RI Perwakilan Banten menilai kurangnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab utama munculnya kegaduhan dalam SPMB tingkat SMA/SMK tahun 2025 di Provinsi Banten. Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Fadli Afriadi mengatakan banyak masyarakat tidak memahami perubahan mekanisme dari sistem zonasi berbasis jarak menjadi sistem zonasi berbasis nilai.

Dia mengatakan kondisi ini diperburuk oleh minimnya informasi yang diberikan kepada publik sejak awal. “Kami sudah dari awal mengingatkan ada perubahan signifikan dari sistem zonasi. Tapi waktunya terbatas, dan masyarakat nggak banyak yang paham,” ujar Fadli di Kota Serang, Banten, Senin, 7 Juli 2025, seperti dikutip dari Antara.

Fadli menuturkan sistem seleksi berbasis nilai dalam satu kawasan domisili membuat banyak orang tua keliru dalam memprediksi peluang anaknya diterima di sekolah negeri. Banyak yang masih menganggap kedekatan rumah menjadi faktor utama. “Banyak orang berpikir, kalau rumahnya dekat, pasti diterima. Padahal sekarang sistemnya diubah, dalam radius domisili seleksinya pakai nilai,” ujar Fadli.

Ombudsman mencatat telah menerima lebih dari 70 aduan dari masyarakat. Dari jumlah itu, 10 laporan masuk dalam proses penanganan karena memenuhi unsur pelanggaran administratif.

Fadli juga menyoroti risiko miskomunikasi antara sekolah dan calon siswa akibat lemahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem yang baru. Menurutnya, pemerintah seharusnya aktif memberikan penjelasan secara langsung kepada publik.

Ombudsman Siapkan Rekomendasi atas Polemik Jalur Afirmasi SPMB di DIY

Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan rekomendasi perbaikan sistem pendaftaran sekolah setelah mencuatnya persoalan jalur afirmasi SPMB tingkat SMA/SMK 2025 di DIY.

“Kami akan memberikan beberapa saran rekomendasi perbaikan untuk institusi. Nanti akan kami bicarakan di tim, dan akan kami publikasi,” ujar Kepala ORI DIY Muflihul Hadi di Yogyakarta, Jumat, 4 Juli 2025.

Polemik jalur afirmasi di DIY bermula dari pembaruan data warga miskin yang dikirim Dinas Sosial (Dinsos) saat proses pendaftaran SPMB sedang berjalan. Data baru itu membuat 139 siswa yang semula dinyatakan lolos jalur afirmasi mendadak didiskualifikasi karena tidak lagi memenuhi syarat. Hal ini memicu protes dari para wali murid.

Setelah dua kali audiensi, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY memutuskan 88 siswa tetap diterima di jalur afirmasi karena dapat menunjukkan dokumen pendukung. Sementara 51 siswa lainnya dialihkan ke jalur khusus yang dibuka tanpa mengurangi kuota afirmasi. Disdikpora juga akan membuka kembali pendaftaran jalur afirmasi untuk mengisi sisa kuota yang kosong.

Muflihul menuturkan Ombudsman DIY telah menurunkan tim pengawasan SPMB dan berkomunikasi secara intensif dengan Disdikpora DIY sejak polemik itu mencuat.

Dia menilai langkah Disdikpora DIY membuka jalur khusus dan membuka ulang pendaftaran afirmasi patut diapresiasi sebagai bentuk pemulihan hak siswa yang terdampak.

“Kami menyayangkan peristiwa ini karena masyarakat banyak yang jadi korban. Tapi juga harus mengapresiasi, begitu ada permasalahan itu kemudian Disdik (Dinas Pendidikan) memberikan satu keputusan yang cukup lumayan memberikan keadilan,” tuturnya.

Meski demikian, Ombudsman tetap akan mengevaluasi proses pendaftaran SPMB, termasuk soal ketidaksinkronan data antara Dinsos dan Disdikpora DIY. Muflihul menyebutkan kendala teknis sempat terjadi karena sistem pendaftaran tidak bisa langsung menerima data baru saat proses berjalan.

Dia menyatakan belum dapat menyimpulkan apakah terdapat penyimpangan dalam proses seleksi tersebut karena investigasi masih berlangsung.

Catatan Ombudsman terhadap SPMB Sumbar yang Belum Sepenuhnya Daring

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menyoroti pelaksanaan SPMB di provinsi itu yang belum sepenuhnya berbasis daring. 

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi Ombudsman melihat pelaksanaan SPMB di Sumbar ini masih setengah daring. “Sehingga ada penumpukan wali murid dan murid saat melakukan verifikasi ulang di sekolah,” kata Adel di Padang, Senin, 30 Juni 2025.

Ombudsman Sumbar memantau beberapa sekolah yang melaksanakan SPMB untuk menghindari praktik pungutan liar hingga malaadministrasi yang merugikan calon siswa atau wali murid. 

Dari beberapa sekolah tersebut, wali murid sudah mengunggah berkas persyaratan seperti nilai rapor, kartu keluarga, sertifikat prestasi, dan sejenisnya ke situs web SPMB. Namun orang tua murid kembali diminta datang ke sekolah untuk verifikasi manual. “Menurut saya ini membuat orang tua murid kerja dua kali,” ujar Adel.

Padahal, apabila seluruh sekolah sejak awal tertib administrasi, terutama dalam memasukkan data E-Rapor, maka verifikasi manual yang menyebabkan antrean panjang di sekolah bisa dihindari.

Dinda Shabrina dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Alasan Kementerian dan Lembaga Minta Tambah Anggaran untuk 2026