Cak Imin Usulkan Hapus Pilkada Langsung

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar ingin mengubah ketentuan pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia. Menurut Cak Imin, begitu Muhaimin biasa disapa, sistem politik daerah sudah harus dirombak total.

Cak Imin dan PKB mengusulkan kepala daerah tidak lagi dipilih melalui pemilihan langsung seperti saat ini. "Saatnya pemilihan kepala daerah dievaluasi total manfaat dan mudaratnya," kata Muhaimin dalam acara Peringatan Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta Convention Center, Gelora, Jakarta, pada Rabu, 23 Juli 2025.

Dia menyampaikan usulan itu di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang juga menghadiri acara PKB. Muhaimin, yang juga anggota kabinet Prabowo, percaya perubahan sistem pemilihan kepala daerah akan menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Sang Presiden.

Muhaimin mengusulkan, ke depan, kepala daerah dipilih secara tidak langsung. Opsi penggantinya, kata dia, ada dua: penunjukan langsung oleh pusat atau pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing wilayah. "Kalau tidak ditunjuk pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih DPRD-DPRD di seluruh Tanah Air," ucapnya seperti dikutip dari siaran langsung akun media sosial PKB.

Muhaimin mengklaim pemilihan langsung membuat pembangunan di daerah tersendat. Dia menyebutkan ada beberapa kepala daerah dari partainya yang mengeluh karena proses konsolidasi politik di daerah menjadi lamban. "Akibat proses politik yang terlalu panjang," ujarnya.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu mengatakan usulan pilkada tidak langsung menghadapi tantangan. Sebab, banyak orang menolak gagasan tersebut.

Namun Muhaimin menyebutkan penghapusan pilkada langsung akan meniadakan proses demokrasi yang dinilainya rumit. "PKB bertekad, tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam suatu tahapan-tahapan demokrasi," tuturnya.

"Kami berharap di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto akan terjadi konsolidasi demokrasi yang efektif bagi terwujudnya tujuan demokrasi, yaitu keadilan dan kemakmuran," ujar laki-laki yang pernah bersaing dengan Prabowo dan Gibran dalam pemilihan presiden 2024 itu.

Wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung bukan kali ini saja dibahas. Pada Desember 2024, Presiden Prabowo pernah mengusulkan wacana yang sama.

Prabowo mengeluhkan anggaran negara ataupun biaya politik pasangan calon yang habis dalam pilkada langsung. “Sekali memilih anggota DPR-DPRD, ya, sudah DPRD itulah (yang) memilih gubernur, bupati, dan wali kota,” kata Prabowo saat berpidato dalam perayaan ulang tahun Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.

Guru besar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Susi Dwi Harijanti, menilai usulan pilkada melalui DPRD berpotensi melemahkan esensi demokrasi dan mengabaikan hak rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpinnya.

“Secara filosofis, pilkada merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung. Dan hal ini sejalan dengan salah satu fungsi otonomi, yaitu fungsi demokrasi. Rakyat berhak menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya,” kata Susi melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Jumat, 20 Desember 2024.