Budi Gunawan Minta Tambahan Anggaran untuk Kemenkopolkam Rp 728,8 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menkopolkam Budi Gunawan meminta kepada Badan Anggaran DPR agar dana kementeriannya di tahun depan ditambah sebesar Rp 728,8 miliar. Menurut dia, penambahan itu diperlukan karena terdapat ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran.

"Usulan anggaran ini merupakan kebutuhan yang minimal riil untuk memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi dapat berjalan efektif dan efisien," kata Budi dalam rapat kerja bersama Banggar DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 7 Juli 2025.

Selain itu, dia mengatakan usulan penambahan anggaran di kementeriannya untuk merespons dinamika politik dan keamanan Tanah Air. Terlebih lagi, ujar dia, kondisi kedua aspek itu tidak menentu.

Dia menjelaskan, usulan penambahan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar itu terdiri dari dua program utama kementeriannya. Yakni program koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program dukungan manajemen.

Adapun koordinasi pelaksanaan kebijakan memerlukan anggaran Rp 195,3 miliar. Jumlah itu terdiri dari koordinasi politik dalam negeri sebesar Rp 29 miliar, politik luar negeri Rp 23,5 miliar, pertahanan negara dan kesatuan bangsa Rp 34 miliar, keamanan dan ketertiban Rp 41,3 miliar, serta komunikasi dan informasi sebesar Rp 30 miliar. Anggaran ini juga mencakup untuk kebutuhan Kompolnas Rp 25 miliar, dan Komisi Kejaksaan Rp 12 miliar. 

Sedangkan untuk program dukungan manajemen, Budi mengatakan kementeriannya memerlukan anggaran sebesar Rp 535 miliar. Salah satu peruntukan anggaran ini untuk membangun command center politik dan keamanan.

"Pembangunan command center ini mencapai Rp 250 miliar," ujarnya. Dia menilai, pembangunan command center ini memiliki urgensi lantaran tantangan yang dihadapi.

Dia mengatakan, Kemenkopolkam perlu bersiap untuk merespons tantangan yang makin kompleks dan dinamis. Mulai dari peningkatan konflik sosial, ancaman di ruang digital, gangguan ketertiban dan keamanan, sampai tekanan geopolitik baik nasional maupun internasional.

"Command center akan menjadi mata dan otak kami dalam memantau, mengantisipasi, dan mengkoordinasikan lintas kementerian atau lembaga," kata Budi Gunawan.

Adapun pagu indikatif anggaran Kemenkopolkam pada 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 126,5, di luar anggaran belanja untuk pelaksanaan tugas koordinatif. Jumlah itu dibagi untuk belanja operasional pegawai sebesar Rp 95,1 miliar dan belanja perkantoran Rp 31,4 miliar.