Berbagai Tanggapan terhadap Putusan MK Pemisahan Pemilu

TEMPO.CO, Jakarta - Beragam pihak mengomentari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di tingkat nasional harus dilakukan terpisah dengan penyelenggaraan pemilu tingkat daerah atau kota.

DPR

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Rifqi menganggap MK melampaui kewenangannya. “Sekarang MK itu memposisikan diri sebagai positive legislature. Jadi, bukan hanya mengatakan bahwa ini inkonstitusional tapi dia bikin norma sendiri," kata Rifqi, pada Senin, 30 Juni 2025. 

KPU

Menurut dia putusan MK menyelaraskan nomenklatur, tugas, dan persyaratan badan ad hoc penyelenggara pemilu di semua tingkatan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan tahapan. “Tinggal kita kawal bagaimana ini bisa kita implementasikan dengan lebih baik,” katanya.

Partai Buruh

Adapun Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyambut putusan MK soal pemilu tersebut. Iqbal mengatakan putusan MK itu akan menguntungkan partai nonparlemen, seperti Partai Buruh. “(Karena) dapat fokus mencalonkan presiden maupun wakil presiden dari kader internal tanpa harus berkoalisi dengan partai lain,” katanya pada Jumat, 27 Juni 2025. 

Partai Demokrat

Ketua Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam menilai putusan MK tersebut berpotensi memicu perpanjangan siklus ketegangan politik. Menurut dia penyelenggaraan pemilu yang tidak lagi serentak akan membuat suasana kompetisi berlangsung lebih panjang dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial, politik, dan pemerintahan. “Ketidaksinkronan pelantikan pejabat juga menimbulkan masalah koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan lintas level,” kata Umam, Sabtu, 21 Juni 2025.

Komite Pemilih Indonesia

Menurut Jeirry, pemilih diberi ruang untuk berfokus isu nasional saat memilih Presiden, DPR, DPD, kemudian bisa benar-benar memperhatikan persoalan lokal saat memilih kepala daerah dan anggota DPRD. “Ini tentu bisa mendorong rasionalitas pemilih dan memperkuat kualitas demokrasi,” katanya melalui keterangan tertulis pada Kamis, 26 Juni 2025..

Wakil Menteri Dalam Negeri 

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berkomitmen mengakomodasi putusan MK dalam proses revisi UU Pemilu yang sedang berlangsung. Ia menegaskan keputusan MK bersifat final dan akan dijadikan masukan dalam penyusunan regulasi ke depan. "Kita pelajari dulu lebih detail keputusan MK ini. Yang pasti, keputusan MK kan final dan kita letakkan dalam konteks revisi (UU Pemilu) sebagai salah satu masukan,” ujarnya.

Haura Hamidah, Sapto Yunus, Dani Aswara, Dede Leni, Dian Rahma, Zulkifli Ramadhani, Daniel Ahmad Fajri turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini