TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI Kerakyatan merespons peristiwa pengunduran diri sejumlah organisasi perwakilan mahasiswa dari keanggotaan aliansi. Kejadian ini ditengarai dipicu oleh pelaksanaan Musyawarah Nasional BEM SI Kerakyatan pada pertengahan Juli ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap mengatakan masuk dan keluarnya anggota dari aliansi bukanlah hal baru. "Hal ini telah terjadi berulang kali sepanjang sejarah aliansi," kata Pasha dalam keterangannya pada Rabu, 23 Juli 2025.
Menurut dia, keluarnya sejumlah BEM dari keanggotaan aliansi bagian dari dinamika. Dia tak mempersalahkan adanya pilihan jalan yang berbeda tersebut.
Apalagi, ujar dia, dalam gerakan perjuangan mahasiswa perbedaan pandangan ialah sesuatu hal yang lumrah. "Selama dilakukan dengan itikad baik, bukan dengan niat membentuk opini publik yang menyesatkan," ujarnya.
Pasha menyayangkan adanya glorifikasi terhadap peristiwa keluarnya sejumlah organisasi perwakilan mahasiswa dari aliansi BEM SI Kerakyatan ini. Terlebih lagi, menurut dia, peristiwa itu turut dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu yang cenderung menyesatkan.
Dia mengaku khawatir glorifikasi keluarnya sejumlah universitas dari keanggotaan aliansi justru melemahkan substansi perjuangan. "Kami menolak dikotomi dan sekat-sekat semua yang melemahkan barisan perjuangan," kata Ketua BEM Universitas Sriwijaya ini.
Selain itu, dia menyatakan bahwa BEM SI Kerakyatan bukanlah milik satu atau dua nama. Melainkan dimiliki secara kolektif oleh gerakan mahasiswa itu sendiri.
Menurut dia, BEM SI Kerakyatan bakal terus membuka ruang konsolidasi dan menutup segala kemungkinan timbulnya provokasi. Dia menyatakan tak ingin peristiwa keluarnya beberapa BEM dari keanggotaan aliansi jadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak yang ingin memecah belah kekuatan mahasiswa.
Keluarnya sejumlah BEM kampus ditengarai dipicu oleh musyawarah nasional BEM SI yang berlangsung di Universitas Dharma Andalas, Padang, Sumatera Barat, pada 13–19 Juli 2025. Tercatat ada sejumlah organisasi perwakilan mahasiswa yang menyatakan sikap keluar dari BEM SI Kerakyatan. Di antaranya BEM KM UGM, BEM Undip, BEM Universitas Tanjungpura, hingga BEM Universitas Sultan Agung.
Presiden BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Sultan Agung, Wiyu Ghaniy Allatif Yudistira, menyatakan musyawarah nasional itu sudah menjauhi substansi gerakan mahasiswa sebab lebih banyak berbau intervensi politik sekelompok orang di saat acara berlangsung.
“(Forum itu) jauh dari nilai moralitas mahasiswa. Kami secara tegas keluar dari aliansi BEM SI Kerakyatan,” kata Ghaniy kepada Tempo melalui pesan WhatsApp, pada Selasa, 22 Juli 2025.
Sebelumnya, sejumlah pejabat dan politikus hadir dalam Munas BEM SI Kerakyatan di Padang. Panitia munas menghadirkan Ketua Umum Partai Perindo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepala Kepolisian Daerah Sumbar, dan BIN Daerah Sumbar. BIN Sumbar juga mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat atas penyelenggaraan munas itu.
Panitia Munas BEM SI Kerakyatan, Rifaldi mengatakan bahwa mereka mengundang pejabat, politikus, polisi, dan BIN daerah dengan alasan mereka adalah bagian dari forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Sumbar yang membuka seremoni acara.
Rifaldi mengatakan kehadiran mereka bagian dari teknis acara karena pengelola tempat menginap peserta di Asrama Haji memberikan syarat harus atas sepengetahuan Forkopimda Sumbar. “Kami berkomitmen itu tidak ganggu independensi kami untuk mengkritik kekuasaan,” ujarnya.