Begini Syarat Bandara IKN menjadi Bandara Komersial

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan, rencana pemerintah yang ingin mengubah status Bandara Udara International Nusantara (IKN) menjadi bandara komersial. Menurutnya, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara ingin bandara itu juga melayani penerbangan komersial.

"Salah satu hal yang dibahas DPR permintaan dari Ketua Otorita IKN Pak Basuki untuk bisa mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh Very Important Person (VIP) menjadi bandara umum," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis, 24 Juli 2025.

Hal dibenarkan oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Adies Kadir. Dia membacakan surat dari Kepala Otorita IKN yang mengusulkan perubahan status Bandara Internasional Nusantara. "Kami perlu memberitahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Kepala Otorita Ibu kota Nusantara RI," kata Adies saat memimpin sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025

Seperti dilansir dari laman Kementerian Perhubungan, 3 Mei 2024, bandara IKN memiliki luas area terminal 7.350 meter persegi ditambah luas area bandara 347 hektare. Konsep desain terminal bandara ini memadukan unsur kearifan lokal yang menonjolkan budaya Kalimantan dan berorientasi ramah lingkungan. Dengan runway sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter, Bandara IKN dapat didarati oleh pesawat berbadan besar, seperti tipe Boeing 777-3000ER dan Airbus A380.

Untuk berubah menjadi bandara komersial,  Kementerian Perhubungan menyatakan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan operasional. Proses perizinan mengubah bandar udara menjadi komersil perlu izin badan usaha bandar udara. Waktu prosesnya selama 14 hari kerja, mendapatkan masa berlaku selama bandara masih beroperasi. Selain itua ada proses evaluasi setiap lima tahun sekali. 

Mengacu pada ayat 1 huruf c yaitu kemampuan personel dan organisasi dalam mengoperasikan bandar udara sesuai dengan standar CASR (Civil Aviation Safety Regulation). Terkhusus standar operasi bandar udara yang diatur dalam keselamatan penerbangan bagian 139. 

Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kegiataan Pengusahaan di Bandar Udara menegaskan, pengelolaannya harus dilakukan badan usaha milik negara atau daerah atau sebuah badan hukum. Badan usaha tersebut wajib memiliki izin usaha bandar udara berupa sertifikat standar Badan Usaha Bandar Udara.