Bagaimana Peran Jokowi Melesatkan Karier Politik Bobby Nasution?

TEMPO.CO, Jakarta - Melesatnya karier politik Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution ditengarai atas bantuan mertuanya, Presiden ke-7 Joko Widodo. Bobby menjadi gubernur Sumatera Utara hanya dalam waktu lima tahun sejak menjadi Wali Kota Medan sejak 2020.

Laporan Majalah Tempo edisi 13 Juli 2025 berjudul “Cawe-cawe Jokowi Memuluskan Karier Politik Bobby Nasution”, peran Jokowi dalam meroketkan karier Bobby dimulai pada akhir 2019. Saat itu Jokowi mengundang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Haryadi, ke Istana Negara Jakarta. Jokowi meminta Haryadi menyiapkan Bobby untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Medan tahun 2020. Saat itu, Bobby bukan kader partai manapun sebelum akhirnya bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Haryadi adalah mantan anggota Tim Sebelas, tim transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kepada Haryadi, Jokowi ingin PDIP memberikan tiket pemilihan Wali Kota Medan kepada menantunya. 

"Pak Jokowi meminta saya menjadi jembatan dengan PDIP," kata Haryadi saat dihubungi Tempo pada Senin, 7 Juli 2025.

Bobby ternyata sudah membentuk tim bayangan sebelum Haryadi berkomunikasi dengan petinggi PDIP. Dua mantan anggota tim tersebut bercerita, mereka bertugas mengerek popularitas Bobby di Medan. Tim ini menggaet media lokal serta lembaga swadaya masyarakat. Mereka membuat narasi bahwa Bobby calon pemimpin muda yang dibutuhkan Kota Medan. 

Mantan tim bayangan ini juga mengatakan Bobby dibantu oleh mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Agus Andrianto. Mereka menuturkan Agus membuka jalan bagi Bobby untuk mendekati berbagai kelompok masyarakat dan organisasi keagamaan. Agus juga menyokong logistik tim Bobby. 

Hingga Sabtu pagi, 12 Juli 2025, Agus tak merespons permintaan wawancara Tempo.

Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin turut membantu Bobby dengan menggelar survei. Hasil survei memperlihatkan keluarga presiden mendongkrak popularitas dan elektabilitas Bobby. "Sebulan sebelum pencalonan, elektabilitas Bobby di atas 50 persen," ucap Muryanto saat dihubungi pada Jumat, 11 Juli 2025.

Meski Bobby sudah bergerilya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri enggan memberikan tiket pencalonan saat maju dalam Pilkada Kota Medan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon bercerita, dalam rapat dengan petinggi partai, Megawati mengatakan Bobby belum berpengalaman. Megawati pun meminta Bobby aktif di partai minimal lima tahun.

"Atau menjadi calon wakil wali kota dulu," tutur Rapidin di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, pada
Rabu, 9 Juli 2025.

Saat itu PDIP memiliki calon wali kota Medan sekaligus inkumben, Akhyar Nasution. Namun Jokowi bersikukuh menantunya menjadi calon Wali Kota Medan dari partai banteng.

“Jokowi mengatakan momentumnya harus sekarang," kata Haryadi menceritakan isi pertemuannya dengan Jokowi. 

Jokowi bahkan sempat menjamin kemenangan Bobby kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menceritakan permintaan Jokowi itu dalam wawancara dengan Tempo pada Desember 2024. Hasto kini ditahan karena terjerat kasus suap Harun Masiku.

Dihubungi lewat ajudannya, Syarif Muhammad Fitriansyah, Jokowi tak memberikan tanggapan hingga Sabtu, 12 Juli 2025. Adapun Bobby tak menanggapi surat permintaan wawancara yang dikirimkan ke rumah keluarganya dan kantornya di Jakarta Selatan.

Haryadi dan Hasto lantas menyampaikan permintaan Jokowi kepada Megawati. Presiden kelima itu akhirnya menyetujui keinginan Jokowi. Hasto pun meminta Akhyar Nasution agar mengalah. Namun Akhyar memilih hengkang dari PDIP dan maju pilwalkot Medan lewat Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Karena menganggap Bobby masih belum berpengalaman, Megawati meminta Bobby menjalani kursus kilat di Banyuwangi, Surabaya, dan Semarang. Kepala daerah di sana merupakan kader dari PDIP. Bobby pun magang dengan Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Hendrar Prihadi (Wali Kota Semarang), dan Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya). 

"Bobby hanya sekali datang dan belajar soal revitalisasi Kota Lama," ucap Hendrar saat dihubungi pada Kamis, 10 Juli 2025.

Nama Bobby akhir-akhir ini menjadi pembicaraan media massa setelah orang kepercayaannya dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menangkap Topan Obaja Putra Ginting  dalam operasi tangkap tangan pada Jumat, 27 Juni 2025. 

Topan Ginting memiliki kedekatan dengan Bobby Nasution sejak Topan membantu memenangkan Bobby dalam pemilihan Wali Kota Medan. Kemenangan Bobby dalam dua pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara turut melesatkan karier Topan di pemerintahan. 

Namun, sebelum ditengarai bakal ditunjuk Bobby sebagai sekretaris daerah Sumatera Utara, Topan keburu ditangkap KPK. Ia diduga menerima suap dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Topan ditetapkan tersangka bersama dua pejabat pembuat komitmen dan dua pihak swasta sebagai tersangka.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan penyidik KPK menyita uang Rp 231 juta dalam operasi tangkap tangan itu. Adapun besaran nilai proyek pembangunan jalan mencapai Rp 231,8 miliar. Topan diduga memerintahkan dua pejabat pembuat komitmen memenangkan dua perusahaan untuk menggarap proyek tersebut.

Asep Guntur Rahayu mengatakan fee yang diberikan pengusaha agar bisa menggarap pembangunan jalan diperkirakan 10-20 persen dari nilai proyek.

“Kepada siapa saja (duit tersebut dibagikan), itu yang sedang kami dalami," ujar Asep pada Sabtu, 28 Juni 2025.

Asep mengatakan Topan diduga mendapatkan komisi 4-5 persen atau sekitar Rp 8 miliar dari proyek pembangunan jalan. Menurut Asep, duit itu akan diberikan bertahap. Saat menggeledah rumah Topan Ginting, penyidik KPK juga menyita uang Rp 2,8 miliar.