Badan Gizi Minta Tambahan Rp 118 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis 2026

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengusulkan penambahan anggaran untuk pelaksanaan proyek makan bergizi gratis atau MBG tahun depan sebesar Rp 118 triliun. Lembaga ini sebelumnya mendapat pagu indikatif anggaran 2026 sebesar Rp 217 triliun.

Menurut Dadan, nominal anggaran yang telah ditetapkan itu belum mencukupi kebutuhan lembaganya selama satu tahun penuh. Terlebih lagi, mereka menargetkan sebanyak 82,9 juta anak dan ibu hamil mendapatkan makan bergizi sejak awal tahun.

Dia juga menyinggung kebutuhan penambahan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). "Jadi Rp 217 triliun itu akan habis diserap di akhir Agustus (2026)," kata Dadan usai rapat tertutup bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, di kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis, 10 Juli 2025.

Perhitungan itu, ujar dia, menggunakan asumsi tiap bulannya memerlukan anggaran Rp 25 hingga Rp 26 triliun. "Maka dari September hingga Desember (2026), kami akan membutuhkan tambahan anggaran. Sama seperti yang terjadi tahun ini," ucap Dadan.

Dalam tahun pertama pelaksanaanya di 2025, BGN mendapat total anggaran sebesar Rp 121 triliun. Mulanya anggaran yang dialokasikan untuk BGN untuk menjalankan proyek MBG sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini kerap mendapat kritik dari masyarakat sipil. Salah satu kritikan terhadap pelaksanaan MBG datang dari Center of Economic and Law Studies atau Celios.

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menilai, MBG seharusnya tak dipaksakan untuk seluruh anak, karena tidak tepat sasaran sekaligus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, sebaiknya makan bergizi gratis itu disalurkan hanya bagi anak yang benar-benar membutuhkan, seperti anak yang mengalami malnutrisi dan anak- anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia.

Dengan skema penyaluran saat ini, penerima MBG juga banyak dari kelas menengah atas. “Jadi fiskal negara terbuang percuma tapi tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini.