Asal Mula Penetapan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional

TEMPO.CO, Jakarta - Pada hari ini, Rabu, 23 Juli 2025, Indonesia kembali memperingati Hari Anak Nasional (HAN) yang ke-41. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan komitmen bangsa terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Berdasarkan dokumen Pedoman Peringatan HAN ke-41 Tahun 2025 yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, penetapan HAN berakar dari mandat konstitusi yang memandang anak sebagai potensi dan penerus cita-cita bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) secara spesifik menjamin hak setiap anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebagai perwujudan amanat tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pertimbangan utama di balik undang-undang ini adalah keyakinan mengenai anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial, agar mampu memikul tanggung jawab di masa depan.

Jauh sebelum itu, merujuk pada unggahan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), gagasan mengenai hari khusus untuk anak telah melalui perjalanan panjang. Sejarahnya dimulai ketika Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mengusulkan peringatan Hari Kanak-Kanak Nasional pada tahun 1951. Peringatan ini sempat beberapa kali dirayakan pada tanggal yang berbeda, seperti 18 Mei, awal Juli, dan awal Juni.

Pemerintah kemudian berupaya meningkatkan kesejahteraan anak secara optimal dengan mendorong kepedulian semua pihak melalui sebuah hari peringatan nasional. Akhirnya, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1984, tanggal 23 Juli secara resmi ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional. Tanggal ini dipilih untuk menandai momen pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979.