Arab Saudi Minta Indonesia Sesuaikan Jadwal dan Kebijakan Haji 2026

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah Arab Saudi meminta Indonesia untuk segera menyesuaikan jadwal dan kebijakan baru terkait pelaksanaan ibadah haji musim 2026.

"Pemerintah Arab Saudi meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia menyesuaikan diri dengan jadwal baru dan mematuhi tahapan yang telah ditetapkan," kata Mochamad Irfan Yusuf di Kota Padang, Selasa, 22 Juli 2025.

BP Haji terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026, termasuk menyesuaikan kebijakan baru hingga timeline teknis yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal itu dilakukan untuk menghindari kendala dan menyempurnakan pelayanan haji 2026.

"Sesuai jadwal pemerintah Arab Saudi, Agustus nanti sudah mulai berkontrak," ujarnya.

Menurut Gus Irfan, dengan akan disahkannya penyelenggaraan haji oleh BP Haji, lembaga setingkat kementerian tersebut berkomitmen penuh dan menaruh perhatian serius terhadap kualitas layanan jemaah haji musim 1447 Hijriah.

Saat ini, sambung dia, BP Haji terus mendorong pengesahan rancangan Undang-Undang Haji. Sebab, hal itu bisa memperkuat posisi BP Haji melanjutkan proses persiapan penyelenggaraan haji musim berikutnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Padang, Gus Irfan berharap perguruan tinggi di Indonesia mengambil peran penting serta berkontribusi dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan ibadah haji 2026.

"BP Haji sangat berharap adanya peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji yang mulai diselenggarakan BP Haji pada 2026," ucap Gus Irfan.

Ia menambahkan BP Haji pernah menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan membahas pelaksanaan ibadah haji yang bisa berdampak kepada perekonomian masyarakat. Ke depannya, hal yang sama juga bisa dilakukan BP Haji dengan perguruan tinggi di Padang.

Kerja sama antara BP Haji dengan perguruan tinggi, misalnya bagaimana kampus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya di bidang kuliner menyiapkan kebutuhan jemaah haji. Sebagai contoh, UMKM didorong memproduksi rendang ke Arab Saudi untuk kebutuhan jemaah haji.

"UMKM Sumbar bisa didorong untuk memproduksi rendang dikirim ke Arab Saudi. Sebab, selama ini yang dirasakan jemaah, lauknya rendang tapi rasa kari," kata dia.