TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap daerah berbeda-beda, selalu menyesuaikan dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Namun, lima daerah ini memiliki anggaran daerah yang jauh lebih besar dari daerah-daerah lain di Indonesia.
1. DKI Jakarta
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam rapat anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menetapkan bahwa APBD Jakarta pada tahun 2025 sebesar Rp 91,8 triliun.
“Telah disepakati tadi angka APBD Perubahan kita yang nanti akan ditandatangani MoU saat paripurna sebesar Rp91,8 triliun,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat, 11 Juli 2025.
Seperti dikutip dari DPRD DKI Jakarta, penetapan anggaran tersebut berdasarkan perhitungan bahwa pada tahun 2025, DKI Jakarta menargetkan pemasukan sebesar Rp 81,7 triliun. Nantinya, Rp 9,6 triliun sisanya akan dibantu bantuan pembiayaan.
2. Jawa Barat
Jawa Barat sendiri menganggarkan APBD untuk tahun 2025 sebanyak Rp 31,69 triliun. Dengan menjadi salah satu provinsi yang memiliki tingkat kependudukan yang tinggi, anggaran ini ditujukan untuk pembangunan. Menurut situs DPD, perhitungan anggaran Jawa Barat pada tahun 2025 memiliki rincian, sebesar Rp 30,99 triliun dari pendapatan daerah dan sisanya akan bantuan pembiayaan tambahan.
3. Jawa Timur
Dalam Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang dilakukan oleh DPRD Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, disepakati bahwa Jawa Timur akan menggunakan belanja daerah sebesar Rp 29,9 triliun. Seperti dikutip dari Dinsos Jatim, belanja ini diperhitungkan defisit dengan rencana pendapatan daerah hanya sebesar Rp 28,4 triliun. Di lain sisi, APBD ini juga akan digunakan sebesar Rp 1,5 triliun untuk pembiayaan daerah.
4. Jawa Tengah
Menurut situs Jatengprov, rancangan APBD Jawa tengah pada tahun 2025 sebesar Rp 23,91 triliun dengan proyeksi pendapatan daerah sebanyak Rp 23, 55 triliun. Dalam penganggaran ini, terdapat defisit anggaran sebanyak Rp 362 miliar yang ditutupi dengan pembiayaan daerah. APBD ini diprioritaskan dalam peningkatan kapasitas perekenomian daerah dan tata kelola pemerintahan.
Daftar daerah dengan APBD terbesar ini masih bisa berganti lagi sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh daerah dan kebutuhan daerah. Misalnya, APBD Jakarta yang juga mengalami perubahan angka anggaran yang semula Rp 91,34 triliun menjadi Rp 91,8 triliun. Peningkatan ini juga disertai dengan peningkatan rencana pendapatan daerah dan seluruh belanja atau pengeluaran daerah.