Apa Pertimbangan MK Pisahkan Pemilu Nasional dengan Daerah?

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting terkait pemisahan penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu di tingkat nasional dan daerah. MK juga memutuskan pemilu lokal diselenggarakan paling singkat dua tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional.

“Penentuan keserentakan tersebut untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kamis, 26 Juni 2025.

Perludem mengajukan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke MK. Dalam permohonannya, Perludem meminta MK untuk mencabut Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak”, arena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Misalnya, pemilu untuk anggota DPR RI, DPD RI, presiden/wakil presiden, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada 2024 yang berdekatan dengan pemilihan kepala daerah, membuat tahapan pemilu hanya berlangsung sekitar dua tahun. Padahal, sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, penyelenggara pemilu seharusnya bersifat nasional dan berlanjut dari tingkat pusat hingga daerah dengan masa jabatan lima tahun.

Arief menjelaskan kondisi ini mendorong parpol untuk lebih terbuka terhadap pengaruh pemilik modal dan mempertimbangkan popularitas calon non-kader. Hal ini menyebabkan proses pencalonan jabatan politik menjadi lebih bersifat transaksional, sehingga pemilu semakin jauh dari prinsip ideal dan demokratis.

Selain itu, MK juga mempertimbangkan penyelenggaraan pemilu nasional yang berdekatan dengan pemilu lokal dapat membuat masyarakat merasa jenuh. Hal ini berpotensi mempengaruhi kualitas pilihan mereka. Proses pemilu yang selama ini dilakukan secara serentak juga memiliki rentang waktu yang sempit, sehingga hakim menilai bahwa isu-isu pembangunan daerah seringkali terabaikan di tengah sorotan isu nasional.