TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan sejumlah catatan kritis kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam momen perayaan Hari Bhayangkara ke-79.
KontraS menilai Polri perlu melakukan pembenahan internal dengan serius karena masih jadi institusi yang paling banyak melakukan tindakan penyiksaan. “Polri masih menempati ranking pertama sebagai institusi yang paling banyak melakukan tindakan penyiksaan,” kata Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andrie Yunus, Sabtu, 28 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdasarkan laporan KontraS yang dirilis pada 25 Juni 2025, kepolisian menjadi institusi yang paling banyak melakukan penyiksaan. Posisi ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Di posisi kedua disusul oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan sipir rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan.
Menurut Andrie, tingginya angka penyiksaan oleh polri menunjukkan internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia pada setiap anggota tidak berjalan dengan baik. Padahal hal ini telah tercantum dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas.
“Data dan fakta masih menunjukan Polri belum lepas dari jeratan sebagai institusi yang tidak menghormati dan bahkan terlibat sebagai pelaku pelanggar HAM,” ujarnya. KontraS juga menilai impunitas terhadap anggota kepolisian yang melanggar hukum masih terus terjadi. Pada akhirnya yang menjadi korban dalam situasi ini adalah masyarakat.
Polri telah menggelar serangkaian persiapan HUT Bhayangkara sejak awal Juni. Perayaan itu melibatkan lebih dari sembilan ribu personel kepolisian. Tahun ini Polri mengangkat tema "Polri untuk Masyarakat". Puncak Hari Bhayangkara dilaksanakan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pagi tadi, 1 Juli 2025.
Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai inspektur upacara. Selain anggota polisi, upacara itu diikuti antara lain Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), hingga Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU.