Alasan Rapat Teknis Penanganan Pulau Enggano Dilakukan di Kapal KKP

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat teknis penanganan keterisolasian Pulau Enggano terpaksa dilaksanakan di Kapal Orca 05 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP pada Ahad 29 Juni 2025. Dalam kesempatan itu, Camat Enggano Susanto hadir dan bertemu dengan pihak terkait.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, mengatakan pelaksanaan rapat terpaksa dilakukan di kapal karena tidak bisa merapat ke dermaga Pelabuhan Pulau Baai, Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. Dermaga terlalu dangkal. Kapa Orca 05 sudah berada di sekitar Pulau Enggano pukul 17.00 WIB, Sabtu, 28 Juni 2025.

"Nah ini kondisi stok pangan data kemarin 27 Juni 2025. Stok bahan pokok masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Pulau Enggano," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Fitriyansyah di Bengkulu, 28 Juni 2025, dikutip dari Antara. 

Fitriyansyah mengatakan terdapat 8 ton stok beras dan 600 kilogram minyak goreng untuk 4.334 jiwa masyarakat Kecamatan Enggano. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu juga sudah mendistribusikan bantuan pangan beras cadangan pemerintah sebanyak 16 ton yang dibagikan secara gratis pada 10 Juni 2025.

"Jadi beras masih ada delapan ton, minyak goreng masih ada 600 kilogram, gula pasir masih ada, telur, bawang merah, bawang putih masih ada. Harga yang kami pantau dalam beberapa hari terakhir, masih relatif normal walaupun memang ada kenaikan sedikit-sedikit," katanya.

Warga Pulau Enggano terisolir selama berbulan-bulan. Sejak Maret 2025, transportasi kapal laut ke Pulau Enggano berhenti beroperasi akibat mendangkalnya alur masuk di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Situasi ini membuat transportasi dari dan ke Pulau Enggano sempat berhenti.

Meski pada pertengahan April, KM Pulo Tello bisa beroperasi ke Enggano, namun dalam praktiknya kapal ini tidak melayani pendistribusian hasil bumi. Pelayanan kapal ini juga tidak reguler. Para petani Pulau Enggano merana karena tidak bisa menjual hasil panen mereka.

“Kondisi ini, akhirnya membuat aktivitas ekonomi di Enggano yang sudah memprihatinkan sejak lama, menjadi makin lumpuh,” ujar Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025.

Rukka menuturkan, saat ini ribuan ton hasil panen petani, utamanya pisang akhirnya tertahan di pulau. Padahal kehidupan ekonomi masyarakat Pulau Enggano sangat bergantung pada penjualan hasil bumi mereka. “Kini, seluruh petani di Enggano menganggur karena tidak bisa memasarkan hasil bumi mereka. Termasuk para nelayan yang ikut terhalang menjual hasil lautnya,” ujarnya.

Rukka mengatakan AMAN memastikan akan mengawal pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano. Ia menilai pelaksanaan Inpres ini dinantikan karena menjadi dasar tindakan segera dan mendesak untuk menyelesaikan situasi dan kondisi di Pulau Enggano.

Presiden Prabowo Subianto meneken Instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan di Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Penandatanganan ini untuk menyelesaikan permasalahan Pulau Enggano yang terisolasi karena dangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai.

Dalam video yang diterima Tempo, Prabowo berharap inpres itu dapat mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano.

“Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat. Kami akan terus bantu dan mendorong pembangunan Enggano. Sekarang ini saya tanda tangan inpres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano.” kata Prabowo dalam keterangan video dari tim media Prabowo, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.