Alasan Program Makan Bergizi Gratis Terhambat di Papua

TEMPO.CO, Jakarta -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan sejumlah alasan program makan bergizi gratis terhambat di wilayah Indonesia timur, khususnya Papua. Dadan mengatakan ada dua penyebab. "Jarang ada mitra mau masuk di Papua. Kemudian kami juga belum berkoordinasi secara intens dengan pemerintah daerah," kata Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 10 Juli 2025.

Dia mengestimasi, Papua membutuhkan 400 sampai 600 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk bisa menyukseskan penerimaan program unggulan Presiden Prabowo itu. Dengan setiap SPPG bertugas untuk melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. 

Namun, hingga saat ini baru ada 63 SPPG yang beroperasi di sana. Dadan berencana memanggil para kepala daerah dari Papua untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Pertemuan itu akan berlangsung di Jakarta pada akhir Juli nanti. "Jadi kami akan koordinasi di Jakarta dengan seluruh kepala daerah di Papua. Nanti kami akan menyusun strategi bagaimana percepatan makan bergizi di Papua mulai Agustus," ujarnya. 

Menurut Dadan, ada perbedaan signifikan dalam model kemitraan makan bergizi antara di daerah padat penduduk dan wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, seperti Papua. Pembangunan SPPG di wilayah padat penduduk seperti di daerah Jawa masih bergantung dengan mitra. 

Rendahnya minat pengelolaan program makan bergizi gratis (MBG) di bumi Cendrawasih, Dadan menyebut pemerintah harus membangun fasilitas dapur secara langsung. "Kalau di daerah di mana afa agregasi penduduk, aglomerasi, itu pasti mitra. Tetapi di daerah-daerah terpencil, itu dana APBN yang masuk," tuturnya. 

Badan Gizi Nasional mengestimasi bahwa pada pekan pertama Juli 2025, total penerima manfaat MBG mencapai hampir 7 juta orang. "Ini sudah melebihi dari total penduduk Singapura,” kata  Staf Khusus Badan Gizi Nasional (BGN) Redy Hendra Gunawan dalam keterangan resmi, Ahad, 6 Juli 2025.