Alasan Kemenpan RB dan BKN Minta Tambahan Anggaran 2026

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengusulkan penambahan anggaran untuk mendukung pelbagai program teknis dan manajemen di 2026.

Menteri PAN RB Rini Widyantini mengatakan, usulan penambahan ini dilakukan lantaran pagu indikatif belum mampu mengakomodir kebutuhan anggaran Kemenpan RB untuk melaksanakan pelbagai program nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

"Dengan segala kerendahan hati, kami ingin menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanayak Rp 314,7 miliar," kata Rini dalam rapat kerja bersama Komisi bidang Pemerintahan DPR, Rabu, 9 Juli 2025.

Dia menjelaskan, pagu anggaran indikatif Kemenpan RB pada 2026 untuk program dukungan manajemen adalah sebesar Rp 166,6 miliar dan program dukungan teknis sebesar Rp 41,5 miliar.

Pagu tersebut, kata dia, dimohonkan untuk ditambah dengan rincian Rp 152,5 miliar untuk program dukungan teknis, dan Rp 162,1 miliar untuk program dukungan manajemen.

"Sehingga total kebutuhan anggaran Kemenpan RB untuk 2026 adalah sebanyak Rp 522,9 miliar," ujar Rini.

Dalam kesempatan serupa, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan anggaran BKN 2026 untuk program dukungan manajemen dan program teknis adalah sebesar Rp 574,7 miliar.

Namun, kata dia, BKN memerlukan adanya penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program-program itu. salah satunya melaksanakan proyek prioritas nasional yang diamanatkan pemerintah kepada BKN.

BKN, Arif melanjutkan, mengusulkan permohonan penambahan anggaran 2026 sebanyak Rp 500 miliar untuk mendukung pelaksanaan 7 program dalam dukungan manajemen dan teknis. Sehingga, total anggaran yang diusulkan BKN pada 2026 adalah sebesar Rp 1,07 triliun. "Karena itu mohon dukungan untuk penguatan BKN di 2026," ujar Zudan.